DPRD Bukittinggi Setujui Perubahan APBD 2024, Fraksi Nasdem-PKB Sorot Perubahan Sebelum Masa Perubahan

"Kami mengharapkan pemerintah daerah, agar memaksimalkan perubahan APBD 2024 ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal. Kami juga berharap kebijakan yang menyangkut kebijakan sosial serta pelayanan wajib dasar kedepannya untuk dapat lebih ditingkatkan lagi," terangnya.

Fraksi Gerindra berharap, semua program-program yang sudah direncanakan pada perubahan APBD 2024 ini, dapat direalisasikan seefisien mungkin.

Fraksi PKS melalui juru bicaranya mendorong pemerintah daerah melalui OPD penghasil "inner," lebih optimal dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah disepakati dalam Ranperda ini.

Juga memberikan catatan tentang kenaikan Belanja Daerah yang tidak terlalu signifikan, setara dengan 0,06% dari total belanja secara keseluruhan.

Namun, terjadi pergeseran belanja yang cukup besar antara Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Fraksi PKS mendorong agar dalam merealisasikan target Belanja Daerah, Pemerintah Daerah memperhatikan aspek efektifitas, efesiensi, tepat sasaran, berdaya guna dan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah secara umum.

Fraksi PPP-PAN mengapresiasi adanya kenaikan PAD pada target pembahasan perubahan APBD Tahun 2024.

Namun, permasalahan yang sering terjadi, prediksi PAD ini tidak sesuai dengan target yang diharapkan, terutama pada sektor Pajak Daerah yang disebabkan berbagai alasan yang sering disampaikan dalam Perda Pertanggungjawaban APBD setiap tahunnya.

Fraksi PPP-PAN berharap, SKPD penghasil yang menjadi tumpuan PAD ini memang sungguh mengawasi target pendapat sehingga tidak hanya sekadar memasang target, namun tidak mampu merealisasikannya.

Fraksi Nasdem-PKB secara spesifik menyorot realisasi PAD dari sektor retribusi daerah yang baru teralisasi hingga semester I tahun 2024 sebesar 32,11 persen dari total target Rp74,053 miliar.

"Ini sangat beresiko tidak tercapai sampai akhir tahun 2024. Jika tak tercapai, akan berpengaruh besar terhadap likuiditas keuangan daerah dalam hal menanggung pembiayaan belanja daerah," terang juru bicaranya.

Penulis: Hamriadi
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: