Cegah Oligarki dan Politik Uang di Pilkada 2024, Masyarakat Sipil Sumbar Deklarasikan Perlawanan

Ia menyarankan, salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi itu, dengan melakukan perubahan terhadap semua sistem yang menumbuh suburkan politik uang.

Tradisi Intelektual Sumatera Barat

Koordinator Deklarasi, Samaratul Fuad saat membacakan naskah deklarasi mengatakan, perlawanan terhadap segala bentuk penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merusak sistem hukum dan demokrasi, merupakan tradisi intelektual Sumatera Barat.

Baca juga: Bawaslu Sumbar: Politik Uang dan Upaya Menjanjikan Dominasi 25 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Perlawanan ini, terangnya, mengingatkan bahwa republik ini didirikan dengan darah dan keringat, sehingga setiap rezim yang berkuasa harus mempertahankan, bukan merusaknya.

"Praktik perusakan hukum dan demokrasi setidaknya terlihat pada rezim yang berkuasa hari ini," katanya.

Indikatornya, terang dia, presiden sebagai kepala pemerintahan, tampak secara gamblang telah mengutamakan kepentingan keluarga dan golongan, di atas kepentingan negara.

"Hanya di rezim ini anak presiden dapat mulus menjadi wakil presiden," terang dia.

Selain itu, kata dia, anak presiden yang baru tiga hari jadi kader partai, bisa menjabat sebagai ketua umum. Menantu presiden jadi calon gubernur.

Besan dan ipar presiden, juga menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara.

"Semua praktik culas dan manipulatif Presiden dan kroninya dirangkai menggunakan tangan lembaga demokrasi dan peradilan. Seolah-olah demokratis, padahal manipulatif dalam semua tindakannya," ungkap dia.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: