Cegah Oligarki dan Politik Uang di Pilkada 2024, Masyarakat Sipil Sumbar Deklarasikan Perlawanan

"Tidak salah kiranya jika disebut telah terjadi manipulasi nawacita jadi nawa dosa," ujarnya dalam deklarasi tersebut.

Ia mengatakan, tidak hanya institusi demokrasi yang diacak-acak, lembaga penegak hukum, alat pertahanan negara, dan lembaga kekuasaan kehakiman pun menjadi sasaran.

Selain itu, kata Samaratul Fuad, Komisi Pemberantasan Korupsi diamputasi, Kepolisian dikooptasi, TNI dipolitisasi, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung melegitimasi politik dinasti.

"Penyelenggara pemilu pun seperti telah tersandera kepentingan politik, dan terkesan sangat tidak profesional."

"Akibatnya tak hanya energi demokrasi masyarakat akan terkuras dan mubazir. Tetapi, negara mesti menanggung beban biaya tambahan hampir Rp 300 miliar," ucapnya.

Samaratul mengatakan, koalisi menolak setiap praktik culas dalam demokrasi. Pihaknya akan melawan setiap pihak yang menunggangi pelembagaan demokrasi untuk kepentingan dinasti politik.

"Kami menolak pembodohan demokrasi dengan melawan praktik koruptif politik uang, khususnya untuk penyelenggaraan pilkada di Sumatera Barat pada tahun 2024 ini," ucapnya.

Menurutnya, lancangnya rezim mengutak-atik demokrasi dan hukum tentu akan menjadi preseden dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung tidak lama lagi.

"Jangan sampai politik kotor yang seolah-olah bersih, karena dicuci oleh alat legitimasi itu terjadi di daerah, termasuk di Sumatera Barat."

Pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat:

Hari ini, Jumat, 28 Juni 2024, kami masyarakat sipil Sumatera Barat berkumpul untuk menyatakan bahwa:

1. Kami hadir untuk memastikan perhelatan demokrasi Pilkada 2024 tidak hanya menjadi panggung elit politik untuk memburu kekuasaan. Kami akan hadir untuk memastikan pemilihan kepala daerah 2024 dilaksanakan dengan akal, kecerdasan, integritas, dan kejujuran.
2. Kami menolak setiap praktik culas dalam demokrasi. Kami akan melawan setiap pihak yang menunggangi pelembagaan demokrasi untuk kepentingan dinasti politik. Kami menolak pembodohan demokrasi dengan melawan praktik koruptif politik uang, khususnya untuk penyelenggaraan pilkada di Sumatera Barat pada tahun 2024 ini.
3. Kami mengajak seluruh masyarakat sipil di seluruh Indonesia, mahasiswa, buruh, tani, perempuan, masyarakat adat, media, dan semua insan sipil yang menginginkan demokrasi dan negara hukum menjadi dasar dalam menjalankan negara, untuk tidak diam. Saatnya kita bergerak bersama.

Kami Melawan

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: