Bukittinggi Raih Opini WTP ke-11 Secara Berturut-turut, BPK: Segera Tindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Kemudian, UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana BPK mendapat amanat untuk menyampaikan LHP atas LKPD selambat-lambatnya dua bulan setelah laporan keuangan diterima.

Disebutkan, Pemeriksaan Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan opini, dimana opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas kewajaran penyajian laporan keuangan dengan berdasarkan kepada kesesuaian penyajian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

BPK memberikan opini WTP atas LKPD Tahun 2023 pada pemerintahan daerah yang Laporan Keuangannya dinilai telah menyajikan laporan keuangan secara wajar dan terhindar dari kesalahan penyajian yang bersifat material.

Arif Agus juga mengapresiasi upaya pemerintah daerah bersama DPRD, dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

"Semoga, pengelolaan keuangan dapat semakin baik dan akuntabel. Tidak hanya meningkatkan pengelolaan keuangan, tetapi lebih penting lagi, yaitu mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat," ungkap Arif Agus.

"Kami mengingatkan agar pemerintah daerah dapat menindaklanjuti temuan-temuan yang telah kami tuangkan dalam LHP," tegasnya.

Ini sesuai UU No 15 Tahun 2004 yang menyebutkan, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. (adv)

Penulis: Hamriadi
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: