Transaksi Non Tunai Pemprov Sumbar Sudah 100%, Ini Arahan Gubernur Sumbar

Kamis, 21 Maret 2024, 17:15 WIB | Kabar Daerah | Provinsi Sumatera Barat

PADANG (21/3/2024) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi menegaskan, modernisasi dapat dipahami sebagai peningkatan.

Menurut Mahyeldi, peningkatan demi peningkatan dalam pengelolaan pemerintah, itu bukan saja dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang, melainkan juga tuntunan dalam agama yang dapat bernilai ibadah.

"Elektronifikasi dan realisasi nontunai dalam pengelolaan pemerintahan adalah sebuah kemestian," ungkap Mahyeldi saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumbar 2024 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Kamis.

TP2DD sendiri, sambung Mahyeldi, adalah salah satu upaya terpadu dalam memaksimalkan realisasi nontunai dalam penyelenggaraan pemerintah, yang juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah itu sendiri.

"Patut dipahami, bahwa salah satu tuntutan kemajuan adalah transparansi atau keterbukaan. Kita di Pemprov Sumbar, alhamdulillah saat ini sudah 100 persen nontunai."

"Namun beberapa pemerintah kabupaten/kota masih rendah realisasi nontunainya. Masalah dominannya adalah sarana prasarana. Kita sudah surati Kementerian Kominfo untuk permintaan Base Transceiver Station (BTS)," ucap Mahyeldi.

Bukan tanpa alasan, Mahyeldi menekankan pentingnya elektronifikasi dan nontunai dalam penyelenggaraan pemerintah.

Karena, diyakini dapat memberikan pengembangan dalam kegiatan ekonomi daerah, mendorong optimalisasi PAD, meningkatkan akses akan keuangan, sekaligus meningkatkan kontrol atas keuangan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sumbar, Endang Kurnia Saputra menyebutkan, saat ini 20 Pemda yang ada di Sumbar telah menerapkan elektronifikasi dan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Halaman:

1 2 Selanjutnya