Rakor Penyusunan RPJP Sumbar, Suwirpen: Anggaran Pendidikan Banyak untuk Operasional, Target Sumbar Emas Terancam

Selain iti, Suwirpen menilai, untuk menekan angka kemiskinan, sektor pertanian bisa berjalan lebih maksimal, 52 persen lebih masyarakat Sumbar menggantungkan hidup mereka pada hasil alam.

Jadi pertanian memiliki peran strategis dalam menekan angka kemiskinan. Nantinya bantuan-bantuan mesti disalurkan dalam upaya meningkatkan produksi petani hingga nilai jual yang layak untuk menyejahterakan mereka.

"Pemerintah daerah mesti membantu petani, meski peran mereka sentral namun kenyataannya hidup mereka jauh dari kata layak," katanya.

Baca juga: Asosiasi Tenaga Kependidikan Minta DPRD Sumbar Perjuangkan Kenaikan Gaji dan Status PPPK

Zero Kemiskinan Ekstrem

Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan, angka kemiskinan ekstrem Sumbar sudah mengalami penurunan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023, kemiskinan ekstrem Sumbar turun dari 0,77 persen (43.671 jiwa) menjadi 0,41 persen (23.253 jiwa).

Sementara tahun 2022, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mencatat angka kemiskinan ekstrem di Sumbar turun 0,14 persen atau menjadi 0,77 persen (43,67 ribu) tahun 2022.

Sehingga, ditargetkan tahun 2024 kemiskinan ekstrem di wilayah Sumbar jadi 0 persen.

"Angka penurunan ini menjadi yang tertinggi nomor tiga di Sumatera, bersama dengan Provinsi Jambi. Secara nasional, Sumbar termasuk satu dari 20 provinsi yang mengalami penurunan kemiskinan ekstrim," katanya.

Dia menambahkan, terkait strata pendapatan, masyarakat Sumbar tidak terlalu terjadi ketimpangan (kaya-miskin-red). Indikator pengukurannya adalah Gini Ratio yang secara persentase sebesar 0,280.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: