DPRD Padang Sepakati Pendapatan Daerah APBD Tahun 2024 Sebesar Rp2,53 Triliun

"Melihat kondisi APBD 2024 ini, maka tergambarlah bahwa belanja daerah sebagian besarnya hanya menampung kegiatan rutin pemerintah kota," pungkasnya.

Berlakunya UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), maka selambat-lambatnya lima tahun sejak ditetapkan, daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

"Melihat kepada belanja pegawai kita pada RAPBD 2024, sebesar Rp1,354 Triliun atau masih jauh di atas 40%, maka hal ini perlu menjadi perhatian bersama," katanya.

Juru bicara Fraksi PKS, Rafdi dalam paripurna itu juga mencatat ada beberapa progul yang belum maksimal penuntasannya.

Antara lain, besarnya angka kemiskinan dan pengangguran, persoalan banjir dan macet yang semakin merata di seluruh wilayah dan sebagainya.

Fraksi PKS juga mencatat, Padang saat ini sudah darurat sampah. Dimana, produksi sampah warga dalam sehari mencapai 640 ton.

Fraksi PKS mengingatkan, kunci keberhasilan bank sampah adalah pada kesiapan dan konsistensi dalam pelaksanaan. Jika hal ini tidak dilakukan maka program ini hanya akan jadi lips service saja.

Tahun 2024 ini, dialokasikan Rp71.377 miliar di Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan sampah, seperti optimalisasi program Refuse Derived Fuel (RDF).

Juru bicara Fraksi Gerindra, Mastilizal Aye menyebutkan, penurunan target PAD 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, patut menjadi perhatian semua pihak. Penurunan target PAD 2024, maka banyak kegiatan yang harus dikoreksi dan dibatasi.

Pada tahun 2022, data kemiskinan yang dirilis Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menunjukkan peningkatan kemiskinan ekstrem di Kota Padang sebesar 69%.

Kemudian dilakukan upaya dan secara bertahap berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Kota Padang. Atas keberhasilan itu, Pemko diganjar dana sebesar Rp5,3 Miliar.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: