Mahyeldi Larang Karyawan Muslim Dipaksa Pakai Atribut Natal
VALORAnews -- Jelang Natal dan Tahun Baru 2015, Wako Padang, Mahyeldi Dt Marajo menerbitkan imbauan kepada para pengusaha yang ada di ibu kota provinsi Sumbar itu, untuk tidak memaksa karyawannya yang muslim, memakai atribut natal dan sinterklas.
"Kepada pihak Mall, BUMN dan BUMD serta usaha lainnya, tidak menyuruh karyawan-karyawatinya yang muslim memakai atribut sinterklas dan natal," tegas Mahyeldi sebagaimana tertuang dalam imbauan Wako Padang No 451.338/Kesra-2015.
Selain itu, Mahyeldi mengharapkan setiap elemen masyarakat, untuk menjaga ketentraman, kenyamanan, keamanan jelang dan selama serta sesudah Natal dan Tahun Baru 2016. "Jauhilah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan penyakit masyarakat," tukas Mahyeldi yang mengharapkan imbauannya ini jadi perhatian semua pihak.
Sementara, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Syamsul Bahri Khatib menegaskan, kerukunan antar umat beragama wajib dipelihara, tapi tidak memiliki hubungan dengan budaya berpakaian seperti yang diyakini agama selain Islam.
"Dalam akidah, yang disebut dengan menghargai pemeluk agama lain adalah dengan saling menghormati, tidak memaksakan kehendak pada pemeluk agama lain, tidak boleh memaki maupun mengolok-olok pelaksanaan ibadah agama lain," tegas Buya Syamsul.
Kerukunan antarumat beragama, terangnya, dijaga melalui bergaul dengan baik, saling menolong, hidup bertetangga dengan baik dan kegiatan positif lainnya. "Kami mengimbau masyarakat, agar tidak memaksakan pemakaian pakaian yang berhubungan dengan perayaan suatu agama kepada pemeluk agama lainnya," imbaunya. (vri)
Penulis:
Editor:
Sumber:
Berita Terkait
- KPU Padang Gelar Pencabutan Nomor Urut; Fadli-Maigus No 1, Iqbal-Amasrul No 2 dan Hendri-Hidayat No 3
- 10 Anak Terlibat Peredaran Narkoba di Padang Selang 3 Bulan Terakhir
- Ini Jadwal 3 Paslon Wako-Wawako Padang Pilkada 2024 Mendaftar ke KPU Padang
- PKS Padang Targetkan 40 Persen Suara untuk Iqbal-Amasrul di Pilkada Padang 2024
- PKB, PDIP, PPP dan Ummat Sepakat Koalisi di Pilkada Padang, Calon Wajib Bawa Hasil Survei
Alirman Sori Wacanakan Orang Tua Pelaku Tawuran Ikut Dijerat Hukuman
News - 22 September 2024
Robert Hendrico Terima SK Sebagai Ketua Dewan Pakar DPP PJS
News - 21 September 2024
10 Anak Terlibat Peredaran Narkoba di Padang Selang 3 Bulan Terakhir
Kota Padang - 18 September 2024
DPRD Padang Sahkan Peraturan Tata Tertib dan 4 Pimpinan Defenitif
Kota Padang - 14 September 2024