'Parlemennya' Mahasiswa Unand Pelajari Praktek Pengawasan Pemerintahan ke DPRD Sumbar

PADANG (17/11/2023) - Tenaga Ahli DPRD Sumbar, Prof Kurnia Warman mengatakan, DPRD tidaklah sama dengan DPR RI, yang punya wewenang penuh untuk mengawasi kebijakan pemerintah pusat.

"Artinya, DPRD bukan regulator. DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bersama-sama membangun daerah," ungkap Prof Kurnia Warman di Padang, Jumat.

Hal itu dikatakan Prof Kurnia Warman saat berdialog dengan pengurus Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (MPM KM) Universitas Andalas.

Pengurus MPM KM Universitas Andalas ini mengunjungi DPRD Sumatera Barat, dalam rangka "Pai Baraja" (Pergi Belajar). Ikut menyambut, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sumbar, Zardi Syahrir dan Kasubag Protokol, Dahrul Idris.

Baca juga: Bimtek Penguatan Kebudayaan, Supardi Ajak Tungku Tigo Sajarangan Ikut Selesaikan Persoalan Sosial

Dikesempatan itu, Zardi Syahrir mengapresiasi MPM KM Unand, yang telah menjadikan DPRD Sumbar sebagai tujuan untuk belajar tentang fungsi dan wewenang DPRD dalam pemerintahan.

"Saya atas nama lembaga DPRD Sumbar, berterima kasih kepada mahasiwa sudah berkunjung ke sini. Ini menandakan parlemen menjadi sesuatu yang menarik bagi anak muda," ujar Zardi.

Kemudian, Zardi menjelaskan secara singkat peran dan fungsi DPRD. Kata dia, DPRD memiliki trifungsi, yaitu fungsi legislasi (membuat aturan berupa peraturan daerah-red), penganggaran dan pengawasan.

"Saya contohkan, Pemerintah Derah ingin melaksanakan pembangunan, maka tugas DPRD membahas dan menyiapkan anggarannya melalui APBD," jelas Zardi.

Baca juga: Curah Hujan masih Tinggi di Sekitaran Gunung Marapi, Muhayatul: Siswa Sebaiknya Belajar secara Virtual

DPRD juga memiliki tugas mengawasi pelaksanaan APBD yang dikerjakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: