Bukittinggi Sediakan Fasilitas Gratis untuk Anak Berhadapan dengan Hukum

"Selama ini, penanganan AMPK telah dilakukan secara kolaboratif antar setiap unsur OPD di jajaran pemerintah kota Bukittinggi dengan lembaga vertikal yang ada di kota Bukittinggi," tuturnya.

Erman mengutarakan, OPD yang sering terlibat dalam menangani anak jalanan, ABH, hingga anak putus sekolah di antaranya, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas P3APPKB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, jajaran pemerintah kelurahan dan kecamatan, serta beberapa dinas lain yang dibutuhkan kontribusinya sesuai dengan konteks masalah AMPK yang sedang ditangani.

Untuk diketahui, Pemko Bukittinggi tengah merancang Ranperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, dan pemerintah Bukittinggi terus berupaya memberikan perlindungan anak dari bahaya media sosial dan penyalahgunaan narkoba, dengan selalu mengalokasikan penganggaran untuk kegiatan-kegiatan pencegahan.

Baca juga: Erman Safar Paparkan Visi, Misi dan Program ke Warga Aua Kuning

Tujuan kegiatan pencegahan ini dengan melakukan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) secara berkelanjutan, dengan sasaran yang berbeda-beda kepada anak-anak berusia Sekolah Dasar (SD) sampai SMP dan ada juga yang diberikan kepada support system yang mendukung pengasuhan anak yakni, orang tua, guru dan unsur-unsur masyarakat.

Di samping itu, pemerintah kota Bukittinggi juga telah memfasilitasi anggaran untuk wadah-wadah kegiatan kreativitas bagi anak.

Di antaranya forum anak daerah, pusat informasi dan konseling remaja, dan forum generasi bencana, sebagai upaya menyalurkan aktivitas dan energy positif anak-anak di Kota Bukittinggi. (ham)

Penulis: Hamriadi
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: