Paramedis BKIM Kadukan Perangai Dua ASN ke DPRD Sumbar, Nama Kadinkes Sumbar Diseret-seret

Kemudian, drg Edo menerima tenaga dokter kontrak BLUD. Anehnya, alat yang kata dr SH rusak ternyata bisa dipakai oleh dokter kontrak tersebut.

"Itu artinya dr SH selama ini sudah berbohong sama institusinya sendiri," ucap Yesi sambil menangis.

Bukan itu saja, kata Yesi, dr SH selalu menahan Surat Bukti Pelayanan Kesehatan (SBPK) yang sangat dibutuhkan untuk pembayaran klaim BPJS Kesehatan.

Baca juga: Hidayat: Program Pokir Anggota DPRD itu harus jadikan Masyarakat Mandiri dan Berdaya Saing

"Kalau tidak ada SBPK, maka BPJS Kesehatan tidak mau mencairkan klaim atas pelayanan yang sudah diterima pasien," tuturnya.

Informasi dari staf lainnya, Riri, baik dr SH maupun RWP, tidak disiplin dalam hal masuk kerja. Mereka jarang sekali masuk kantor tepat waktu.

"Yang lebih memiriskan lagi, mereka berdua suka bersikap kasar pada pasien," ungkapnya.

Masih banyak sebenarnya hal negatif yang mereka lakukan. Seperti, suka berbohong dan mengadu domba antarpegawai.

"Selagi kedua orang ini masih berada di BKIM, maka jangan harap BKIM akan maju. Untuk itu, kami mohon, agar kedua orang tersebut dipindahkan dari BKIM," ucap dia sembari diiyakan puluhan parmedis lainnya.

Saat ini, kata Riri, keduanya dalam litsus Inspektorat, akan tetapi sudah sejak bulan Februari sampai sekarang, hasil Litsus belum keluar.

"Yang jadi pertanyaan bagi kami, apakah belum keluarnya hasil Litsus karena ada intervensi dari Kepala Dinas Kesehatan dr Lila Yanwar," ujarnya.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: