Ratusan Miliar APBD Sumbar Digelontorkan di Sektor Pertanian, Hidayat: PDRB Tak Meningkat, PE masih Rendah

PADANG (26/6/2023) - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat menilai, proyek pemerintah apabila gagal terlaksana, terhenti atau bermasalah, lebih disebabkan faktor perencanaan dan pengawasan yang tak berjalan sebagaimana mestinya.

"Pemerintah harus menyusun program dengan memastikan kemungkinan keterlaksanaannya terlebih dulu. Pastikan dengan kajian," kata Hidayat dalam pernyataan tertulis yang diterima, Senin.

Menurut Hidayat, proyek yang tak berjalan sesuai dengan rencana harus dihindari dengan penguatan kontrol eksekutif, terutama di perencanaan dan pengawasan.

Kontrol eksekutif yang baik, kata dia, harus memastikan proyek dengan kajian ilmiah.

Baca juga: Perwira Polisi Ditembak di Solok Selatan, Ini Analisis PBHI Sumbar

Contohnya, untuk program pemberian bantuan 200 ribu unggas pada petani. Semestinya, terlebih dulu perlu kajian, apakah 200 ribu unggas itu bisa selesai pengadaannya.

"Apakah bisa tercukupi dengan pengadaan dari dalam provinsi? Jika perlu pengadaan dari luar, apakah nanti bisa bertahan hidup dan berkembang biak," kata Hidayat.

"Ini kerja Bappeda, yakni memastikan program yang diajukan OPD bisa berjalan atau tidak sebelum disetujui untuk masuk dalam rencana program," katanya.

Hidayat menambahkan, Fraksi Gerindra berharap program untuk sektor pertanian bisa memberikan manfaat nyata. Apalagi mengingat dana masyarakat pada APBD yang digunakan untuk sektor ini berjumlah ratusan miliar, bahkan hampir mencapai Rp1 triliun dalam beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Potensi Pertanian dan EBT Sumbar Belum Tergarap, Audy Joinaldy: Pemerintah Terkendala Hilirisasi dan Investasi

"Namun, dalam data BPS terlihat PDRB dari sektor ini tidak nampak peningkatannya. Berarti dana itu sia-sia, program tak berhasil capai target. Bahkan pertumbuhan ekonomi (PE) Sumbar pada Tahun 2022 itu saja di bawah rata-rata nasional," tambah Hidayat.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: