Tak Ingin Bermasalah dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ini Arahan Sekda Pasbar

PASAMAN BARAT (23/6/2023) - Sekretaris Daerah Pasbar, Hendra Putra mengatakan, predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 7 kali berturut-turut tak lepas dari pengadministrasian pengelolaan barang milik daerah.

"Di sisi lain, pengelolaan barang milik daerah ini masih perlu dibenahi, terutama terkait dengan pengamanan dan penyelamatan aset. Untuk itu, mari menjaga aset yang ada di OPD kita masing-masing," ungkap Hendra Putra saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Nagari di Balerong Pusako Anak Nagari, Jumat.

Dijelaskan Hendra Putra, fokus kegiatan Rakor itu adalah pembenahan terhadap penataan barang milik daerah Pasbar seperti menginventariskan seluruh aset tanah pemerintah.

Kemudian, mendaftarkan seluruh aset tanah yang belum memiliki sertifikat, membuat catatan aset Pemda yang dikuasai oleh pihak secara tidak sah dan mengidentifikasi aset bermasalah serta melakukan pengelolaan aset sesuai dengan aturan yang ada.

Baca juga: Pendapatan Daerah Pasbar di Perubahan APBD 2024 Naik 2,37 Persen

"Kepada seluruh pengguna dan pengurus barang di seluruh SKPD, diminta memperhatikan regulasi pengelolaan barang milik daerah, agar kita semua terhindar dari bermacam persoalan,"ujar Hendra Putra.

Ia menambahkan, untuk aset nagari paskah definitif dalam pengelolaan aset, dibagi jadi 90 nagari dan OPD terkait agar memfasilitasi penyerahan aset dari nagari induk ke nagari pemekaran.

"Kepada nagari induk maupun hasil penataan, mari berlomba-lomba berikan yang terbaik bagi nagari masing-masing," pesannya.

Turut Hadir dalam Rakor tersebut staf ahli bupati, asisten, seluruh Kepala OPD, Camat, Wali Nagari, Jorong se-Kabupaten Pasaman Barat. (*)

Baca juga: 13 Perguruan Tinggi jadikan Pasbar Lokasi KKN-PPM, Ini Pesan Sekda

Penulis: Robbi Irwan
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: