Marfendi Jawab Pandangan Umum Fraksi Tentang Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2022
BUKITTINGGI (14/6/2023) - Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi sampaikan jawaban atas pandangan umum anggota dewan dari enam fraksi di DPRD Bukittinggi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022 dalam rapat paripurna, Selasa.
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial menjelaskan, hantaran Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi, tiga hari sebelumnya.
Selanjutnya, akan dilakukan pembahasan secara mendalam atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut melalui rapat kerja antara DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi.
Marfendi menanggapi dan menjelaskan secara garis besar, diberikan jawaban di antaranya, terhadap pertanyaan dari fraksi demokrat, terhadap nilai Silpa sebesar Rp77,332 miliar yang dinilai cukup besar, dapat dijelaskan bahwa dibanding tahun 2021, SIILPA tahun 2022 sudah jauh lebih kecil sebesar Rp55,655 miliar. Artinya realisasi belanja tahun 2022 lebih tinggi dari tahun 2021.
Baca juga: Pemko Bukittinggi Gelar Maulid Nabi Muhammad SAW, Berlapang Dada Disetiap Keadaan jadi Pesan
Terkait dengan Gedung Pasa Ateh yang belum dapat dipungut sewa maupun retribusi, dapat dijelaskan bahwa saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang nantinya akan jadi landasan hukum untuk menarik retribusi di Gedung Pasa Ateh.
Tahun 2022, realisasi pajak daerah adalah 98,61 persen dan retribusi 95,85 persen. Secara persentase, memang realisasi tahun 2021 lebih tinggi yaitu 109,87 persen dan 107,00 persen, namun tidak demikian dengan nilai rupiahnya yang lebih besar Rp8,805 miliar atau 21,60 persen untuk pajak dan Rp19,260 miliar atau 70,2 persen untuk retribusi daerah.
"Artinya, target rupiah yang kita tetapkan untuk tahun 2021 adalah lebih rendah dari tahun 2022 disebabkan tahun 2021 adalah masa pemulihan awal pasca pandemi Covid-19. Untuk ke depan target pendapatan direncanakan akan dinaikkan dengan melihat pertumbuhan ekonomi nasional," terangnya. (*)
Penulis: Hamriadi
Editor: Mangindo Kayo
Sumber:
Berita Terkait
- Pjs Wako Bukittinggi Tinjau Gudang Penyimpanan Logistik Pemilihan Serentak 2024
- Pjs Wako Bukittinggi Terima 26 Sertifikat Tanah Aset Pemko dari BPN, Ini Tujuannya
- Pjs Wako Bukittinggi Tinjau Pelaksanaan Gebyar Pelayanan Dukcapil Prima, Ini Arahannya
- Pakaian Anak Daro dan Marapulai Kurai serta Karupuak Sanjai Ditetapkan jadi WBTb Indonesia 2024
- Kisah Pengabdian Petugas Kebersihan Jalan di Kawasan Belakang Balok, Sekolahkan Anak Hingga Sarjana