Sumbar Raih WTP 11 Kali Berturut, Ini Peringatan DPRD Terkait Catatan Temuan BPK

Ahmadi Noor Supit mengungkapkan, dalam pemeriksaan, ditemukan beberapa permasalahan dalam LKPD Pemprov Sumbar Tahun 2022. Antara lain, realisasi belanja perjalanan dinas tidak sesuai kondisi senyatanya.

Pelaksanaan pertanggungjawaban belanja sosialisasi pada sekretariat DPRD, tidak sesuai ketentuan dan kondisi senyatanya,

Pelaksanaan pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK kompetensi keahlian nautika kapal penangkap ikan pada Dinas Pendidikan tidak sesuai ketentuan.

Baca juga: Audy Joinaldy Terangkan 5 Potensi yang Harus Dipahami BUMD, BLUD dan Bumdes

Kerjasama pembangunan dan pengelolaan Hotel Novetel Bukittinggi melalui mekanisme BGS, belum memberikan manfaat yang optimal dan Pengelolaan penyertaan modal pada PT ARP tidak tertib.

"Meski demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan," kata Ahmadi.

Sementara, Mahyeldi pada kesempatan itu menyampaikan terimakasih pada BPK RI atas pemeriksaan LHP LKPD Sumbar tahun 2022 yang telah dilakukan.

Keberhasilan Pemprov Sumbar memperoleh opini WTP ini adalah berkat komitmen dan dukungan bersama antara Pemprov dan DPRD Sumbar, Forkopimda dan seluruh komponen masyarakat Sumbar. (kyo)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: