Sumbar Raih WTP 11 Kali Berturut, Ini Peringatan DPRD Terkait Catatan Temuan BPK
Ahmadi Noor Supit mengungkapkan, dalam pemeriksaan, ditemukan beberapa permasalahan dalam LKPD Pemprov Sumbar Tahun 2022. Antara lain, realisasi belanja perjalanan dinas tidak sesuai kondisi senyatanya.
Pelaksanaan pertanggungjawaban belanja sosialisasi pada sekretariat DPRD, tidak sesuai ketentuan dan kondisi senyatanya,
Pelaksanaan pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK kompetensi keahlian nautika kapal penangkap ikan pada Dinas Pendidikan tidak sesuai ketentuan.
Baca juga: BPK Serakan LHP Kinerja dan Kepatuhan Belanja Daerah Semester II Tahun 2023, Ini Kata Supardi
Kerjasama pembangunan dan pengelolaan Hotel Novetel Bukittinggi melalui mekanisme BGS, belum memberikan manfaat yang optimal dan Pengelolaan penyertaan modal pada PT ARP tidak tertib.
"Meski demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan," kata Ahmadi.
Sementara, Mahyeldi pada kesempatan itu menyampaikan terimakasih pada BPK RI atas pemeriksaan LHP LKPD Sumbar tahun 2022 yang telah dilakukan.
Keberhasilan Pemprov Sumbar memperoleh opini WTP ini adalah berkat komitmen dan dukungan bersama antara Pemprov dan DPRD Sumbar, Forkopimda dan seluruh komponen masyarakat Sumbar. (kyo)
Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:
Berita Terkait
- Halal Bihalal IKA FPUA, Mahyeldi: Tingkatkan Kontribusi dan Bukti Nyata Peran Alumni
- Tambang Liar di Air Dingin Solok, Herry: Pemkab Solok akan Pimpin Penindakan
- Pola Cuaca makin Tak Menentu, Mahyeldi: Cermat dalam Hitung Ketersediaan Pangan Penting
- Musrenbang Terintegrasi Sumbar 2024, Gubernur: Momentum Menyusun Mimpi Besar Sumbar 2045
- Banggar DPRD Jambi Pelajari Pola Penganggaran Kasus Stunting ke DPRD Sumbar