Tingkatkan Angka Partisipasi, Camat dan Ketua KPU Janjikan Reward bagi KPPS
VALORAnews -- Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik mengatakan, aturan pelarangan penyelenggara adhoc pemilihan serentak 2015, tidak boleh dua kali periode menjabat, ditujukan untuk regenerasi. Selain itu, agar jumlah masyarakat yang memahami pesta demokrasi ini, bisa lebih banyak lagi jumlahnya.
"Kebijakan ini dilakukan KPU, karena hal itu merupakan salah satu cara agar tingkat partisipasi meningkat dibanding penyelenggaraan sebelumnya. Untuk pemilihan serentak 2015 ini, target partisipasi secara nasional itu sebesar 77,5 persen," ungkap Husni saat sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar bersama tokoh masyarakat kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sabtu (14/11/2015).
Pada pemilu legislatif 2014 lalu, tingkat partisipasi di Kota Padang sebesar 53,6 persen. Jauh menurun dibanding pemilu legislatif 2009 yang sebesar 64,7 persen. Menurut Husni, salah satu faktor menurunnya tingkat partisipasi ini, disebabkan faktor data pemilih.
"Di pemilihan serentak 2015 ini, KPU melahirkan kebijakan, hanya melakukan pendataan bagi warga yang dokumen kependudukannya di lokasi TPS. Selain itu, jika ada warga yang telah bermukim di luar kota namun dokumen kependudukannya masih di Padang, saat proses pendataan harus ditanya apakah akan memilih disini. Jika tidak, maka datanya lebih baik dihilangkan saja," ungkap Husni dalam sosialisasi yang digelar di warung beratapkan rumbio, di tepi water intake PDAM Gunung Pangilun.
Baca juga: Debat Pilkada Padang 2024, Cawakonya Lulusan Luar Negeri, Panelisnya Dosen dan Akuntan
Husni pun mencontohkan dirinya yang masih memiliki dokumen kependudukan di Padang, namun secara fisik, kesehariaannya beraktivitas di Jakarta. "Karena saya menyatakan akan memilih di Padang, maka petugas PPDP mencatat nama saya di daftar pemilih. Sebaliknya, jika ada urang awak yang kasusnya mirip dengan saya, namun menyatakan dirinya tidak akan memilih, seharusnya dicoret dari daftar pemilih. Karena, akan membebani saja, baik itu dari sisi anggaran maupun tingkat partisipasi," urainya.
Diskusi yang berlangsung dalam percakapan berbahasa Minang itu, berlangsung hangat penuh gelak tawa. Peserta, mulai dari pengurus LPM, KNPI, Karang Taruna, ketua RT, forum BKM dan elemen lainnya di kecamatan Nanggalo.
Juga hadir Camat Nanggalo, Hendra Mardhi, Fikon Dt Sati (Kordiv Logistik KPU Sumbar), Riki Eka Putra, Candra Eka Putra dan Mahyudin dari KPU Padang serta Lindo Karsyah (Kordiv Sosialisasi KPU Sijunjung). Juga hadir Agus Catur Rianto (Kabag Teknis KPU Sumbar), Adly Mulyadi (Kabag Umum KPU Sumbar), Warsito (bagian Keuangan KPU Sumbar) dan wartawan media cetak dan elektronik. Juga hadir ketua PPK Nanggalo, Ilfariadi beserta empat orang anggota.
Untuk mencapai target partisipasi sebesar itu, Ketua PK KNPI Nanggalo, Firman mengusulkan penyelenggaraan pemungutan suara di setiap TPS yang ada di Nanggalo, dilombakan atau menyediakan aneka door prize.
Sementara, untuak merangsang penyelenggara bisa meningkatkan angka partisipasi ini, Camat Hendra Mardhi menjanjikan hadiah, bagi tiga besar KPPS yang bisa mencapai tingkat partisipasi tertinggi di Nanggalo. Hal itu, menurut Hendra, untuk mencapai target partisipasi yang telah masuk dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah Indonesia itu.
Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:
Berita Terkait
- Reses Dapil Masa Sidang I ke Kecamatan Nanggalo, Evi Yandri Terima 30 Aspirasi Warga
- LUTD PLN, Wujudkan Mimpi Asmanidar 'Bertemu' Prabowo-Gibran
- Debat Pilkada Padang 2024, Cawakonya Lulusan Luar Negeri, Panelisnya Dosen dan Akuntan
- Kombes Ferry Harahap Wisuda Gelar Doktor Administrasi Publik, Ini Harapan Plt Gubernur Sumbar
- FWP dan KPU Padang Kupas Perbedaan Informasi Pilkada 2024 di Sosmed dan Media Massa Bersama Ahli Pers Dewan Pers