Agam Siap Dukung Kebijakan P3DN, Andri Warman: UMKM Mesti Manfaatkan Momentum Ini

JAKARTA (16/3/2023) - Bupati Agam, Andri Warman menilai, kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) secara nasional, akan menguntungkan daerah.

Menurut dia, Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) tahun 2023 dalam kerang P3DN di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, akan jadi ajang baik untuk menunjukkan komitmen nyata keberpihakan pemerintah terhadap produk dalam negeri, UMKM dan koperasi.

"Untuk pembelian barang di kegiatan Pemkab Agam, kini kita haruskan mengandung PDN minimal 25% dan kita akan mengambil langkah-langkah terobosan untuk menggenjot pencapaian e-katalog lokal kita di Kabupaten Agam," ungkap Andri Warman usai menghadiri Business Matching Belanja PDN, di Jakarta, Kamis.

Andri Warman juga menyatakan kesiapan pihaknya, dalam menjalankan kebijakan pemerintah pusat melalui P3DN.

Baca juga: Bupati Agam Kukuhkan Perpanjangan Masa Jabatan 54 Pengurus Bamus Nagari

"Kabupaten Agam sebagai instansi pengguna PDN akan segera merealisasikan hal ini untuk mendukung program nasional yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional," terang dia.

Dia mengimbau, seluruh pelaku usaha di Kabupaten Agam untuk bekerjasama dan terus meningkatkan produktifitas melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dalam rangka pencapaian target dan pemulihan ekonomi nasional.

"Kami mengajak seluruh pelaku usaha lokal termasuk UMKM, bekerjasama dengan pemerintah untuk meraih hasil yang maksimal. Ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap seluruh pelaku usaha khususnya di Agam," harapnya.

Diketahui, iven Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri tahun 2023 ini digelar Kemenperin RI pada tanggal 15-17 Maret 2023 dengan mengusung konsep one stop event. Kegiatan ini dibuka langsung Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Bupati Agam Bersama Grup Tarak Tacin Meriahkan Reuni Gadang 2024 IASMA Landbouw

Dalam arahannya, Jokowi meminta produk lokal tidak hanya masuk e-katalog tetapi dibeli oleh kementrian/lembaga dan pemerintah daerah.

Penulis:
Editor:
Sumber: