ABPD Bukittinggi 2023 Disahkan, Pendapatan Daerah Ditetapkan Rp750 Miliar

Dalam kesempatanya, juru bicara Badan Anggaran DPRD Bukittinggi, Dedi Fatria menyebutkan, pada tahun 2023 sumber penerimaan utama pembiayaan daerah ditetapkan berasal dari Silpa tahun 2022 sebesar Rp43 miliar.

"Setelah pembahasan menjadi Rp82 miliar atau naik sebesar Rp39 miliar, dimana pengeluaran - setelah pembahasan tidak dianggarkan - pembiayaan daerah Rp0," tuturnya.

Paripurna juga menyampaikan pandangan akhir fraksi. Dalam pandangan enam fraksi yang ada di DPRD Bukittinggi rata-rata menyetujui nota keuangan APBD 2023.

Baca juga: HARDIKNAS 2024: Lanjutkan Merdeka Belajar, Refleksi Pencapaian Sektor Pendidikan

Juru bicara Fraksi Gerindra, Shabirin Rachmat menyampaikan, efektivitas penyelenggaraan ABPD diperlu pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, sehingga semua program prioritas dapat terlaksana secara maksimal, berkualitas dan tepat waktu.

"Program prioritas dapat terlaksana secara maksimal, berkualitas dan tepat waktu agar tidak hanya sekedar terserap, namun memberikan efek positif dalam rangka menggerakan pembangunan daerah serta memberi stimulus pertumbuhan ekonomi masyarakat," paparnya.

Juru bicara Fraksi PKS, Ibra Yaser berharap, pemerintah beserta seluruh stakeholder yang ada untuk mengoptimalkan RAPBD tahun 2023 untuk menjadi jalan dan jembatan bagi terwujudnya visi dan misi Kota Bukittinggi yang dicita-citakan bersama.

Sementara dari Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Erdison Nimli membacakan, Ranperda APBD tahun 2023 harus benar-benar mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kotentuan dan regulasi yang ada.

"Dalam rangka upaya peningkatan ekonomi masyarakat, fraksi demokrat selalu mendorong dan mendukung upaya pemerintah kota bukittinggi untuk selalu melibatkan UMKM dan pengusaha lokal dalam setiap kebijakan dan program pemerintah dalam pelaksanaan belanja pemerintah," harapnya.

Jon Edwar dari Fraksi Golkar saat membacakan pandangan fraksinya berharap SKPD penghasil PAD agar dapat memaksimalkan upaya untuk merealisasikan PAD.

Sedangkan dari Fraksi Amanat Nasional Pembangunan dibacakan Irman Bahar menyebutkan, agar pendapatan daerah dapat direalisasikan sesuai target.

Penulis:
Editor:
Sumber: