Padang Alokasikan Rp7,1 Miliar untuk Tekan Inflasi dan Dampak Kenaikan BBM

Jumat, 09 September 2022, 23:33 WIB | Kabar Daerah | Kota Padang

PADANG (8/9/2022) - Pemerintah Kota Padang menyiapkan anggaran sebesar Rp7,1 miliar yang bersumber dari APBD Kota Padang tahun 2022 untuk menekan harga kebutuhan pokok dan pengendalian inflasi yang disebabkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) 3 September 2022 lalu.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Padang Hendri Septa usai memimpin Rapat Rencana Kegiatan Penanganan Inflasi Tahun 2022, di kediaman resminya, di Jl. A. Yani Nomor 11 Padang, Kamis.

Hendri Septa merinci, sebanyak Rp6,038 miliar digunakan untuk perlindungan sosial dampak inflasi. Anggaran tersebut berasal dari dana belanja wajib perlindungan sosial yang besarnya 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) salur triwulan IV.

Sementara Rp1,033 miliar untuk penurunan dan penanganan dampak inflasi yang bersumber dari pergeseran dana Belanja Tak Terduga (BTT).

Ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Infalasi Tahun Anggaran 2022, dan Surat Edaran Mendagri RI Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.

"Kita telah alokasikan dana wajib perlindungan sosial 2% dari DTU dan juga BTT untuk tiga bulan ke depan, yang dimulai sejak Oktober-Desember 2022 mendatang," ucap Hendri.

Hendri Septa menambahkan, dana tersebut nantinya akan disalurkan kepada masyarakat Kota Padang sebanyak 8.185 Kepala Keluarga (KK) yang bersumber dari data Kelompok Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum menerima bantuan sama sekali, baik dari APBD maupun APBN.

"Bantuan ini nantinya akan kita berikan dalam bentuk uang tunai, barang, dan kebutuhan bahan pokok lainnya. Bantuan ini akan kita peruntukan bagi keluarga miskin, nelayan, bantuan bagi pelaku usaha mikro, pemberian subsidi tarif angkutan dan program padat karya."

"Insha Allah bantuan ini secepatnya akan kita salurkan. Saat ini kita sedang melakukan persiapan administrasi dan menunggu daftar penyaluran bantuan perlindungan sosial (Perlinsos) dari pemerintah pusat sehingga tidak terjadi dupliakasi atau pemberian bantuan kepada orang yang sama," pungkas Hendri Septa.

Halaman:

1 2 Selanjutnya