Marfendi Sampaikan Nota Pengantar KUA PPAS 2023, Defisit Menembus Angka Rp354 Miliar

BUKITTINGGI (15/7/2022) - Pemerintah Kota Bukittinggi mengestimasikan pendapatan daerah tahun 2023, sebesar Rp621 miliar lebih. Sedangkan belanja daerah di 2023 senilai Rp976 miliar lebih.

"Juga diestimasikan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bukittinggi tahun 2023 sebesar Rp153 miliar. Pendapatan Transfer Rp468 miliar dan Dana Bagi Hasil Provinsi Rp32 miliar," ujar Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi pada rapat paripurna, Jumat.

Paripurna itu beragendakan penyampaiam nota penjelasan wali kota Bukittinggi pada Rapat Paripurna DPRD tentang Hantaran Rancangan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2023.

Belanja sebesar Rp976 miliar di 2023 itu terdiri dari pertama, belanja operasi Rp747 miliar yang digunakan untuk belanja pegawai Rp345 miliar, belanja barang dan jasa Rp350 miliar, belanja subsidi Rp4 miliar, belanja hibah Rp44 miliar dan belanja sosial Rp3 miliar.

Baca juga: Pjs Wako Bukittinggi Bentuk Tim Khusus, Pelaku Judi Online jadi Target

Kedua belanja modal Rp200 miliar untuk belanja modal tanah Rp952 juta, belanja modal peralatan dan mesin Rp24 miliar, belanja modal gedung dan bangunan Rp129 miliar dan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Rp44 miliar.

Ketiga belanja tak terduga Rp15 miliar dan keempat dana transfer sebesar Rp13 miliar.

"Dengan angka total pendapatan dan belanja sebesar Rp1,5 triliun lebih, terdapat defisit sebesar Rp354 miliar," ujarnya.

Paripurna juga mengenai peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah ini, Marfendi dihadapan anggota dewan yang dihadiri Forkopimda dan sejumlah OPD menyebutkan, sebanyak tujuh prioritas pembangunan Bukittinggi di 2023.

Baca juga: Pjs Wako Bukittinggi Tinjau Gudang Penyimpanan Logistik Pemilihan Serentak 2024

Ketujuh prioritas pembangunan itu di antaranya, peningkatan ekonomi kerakyatan, pengembangan sektor pendidikan, pengembangan sektor kesehatan, pengembangan sektor kepariwisataan, peningkatan tata kelola pemerintah, pengembangan sosial kemasyarakatan dan pengembangan sektor pertanian.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: