Politisi PKS Padang Minta Rakernas XV Apeksi Perjuangkan Nasib Honorer yang akan Dihapus

PADANG (28/6/2022) - Ketua Fraksi PKS DPRD Padang, Djunaidy Hendry menegaskan, tak semua pekerjaan di pemerintahan bisa digantikan dengan tenaga outsourcing.

Pekerjaan yang tidak bisa outsourcing, di antaranya bidang administrasi, Satpol PP, Nakes, guru dan sejumlah profesi lainnya.

Wako Padang, menurut Hendri, mesti menginisiasi momentum Rakernas XV Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang akan dituanrumahi Kota Padang, sebagai ajang untuk memperjuangkan nasib pegawai honorer daerah yang akan dihapuskan pemerintah itu.

"Padang rugi jika sekadar jadi tuan rumah yang sukses menyelenggarakan iven Rakernas semata. Padang mesti tampil mendorong Apeksi melahirkan keputusan yang memperjuangkan hajat hidup tenaga honor," ungkap Djunaidy Hendri di Padang, Rabu.

Baca juga: Anggaran Pendidikan Capai Rp665 Triliun per Tahun, Kemampuan Literasi dan Numerasi masih di Titik Nadir

Djunaidy Hendri menilai, momentum Rakernas Apeksi 2022 ini merupakan ajang penting dan strategis, dalam memperjuangkan nasib Honor Daerah.

"Ajang Rakernas Apeksi 2022 ini mesti melahirkan rekomendasi ke pemerintah pusat, setidaknya menunda rencana penghapusan honor daerah."

"Karena, keberadaan mereka masih dibutuhkan untuk memenuhi beban kerja di daerah mereka masing-masing," tegas Djunaidy yang juga ketua Ketua Komisi 1 DPRD Padang itu.

Ditegaskan, keresahan yang terjadi di honor daerah, tidak hanya di Kota Padang, tapi seluruh Indonesia.

Baca juga: Kembalikan Design Logo Halal ke Versi MUI, Ini Alasan Rofik Hananto

"Ini bisa dicarikan jalan keluarnya oleh seluruh wali kota yang tergabung dalam Apeksi, untuk kemudian disampaikan kepada presiden sebagai pemerintahan tertinggi," pungkas Djunaidy.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: