Politisi PKS Padang Minta Rakernas XV Apeksi Perjuangkan Nasib Honorer yang akan Dihapus

Menurut Djunaidy Hendri, pegawai dengan status honor ini, cukup banyak variannya di daerah.

Ada yang berdasarkan SK kepala daerah. Yang termasuk golongan ini, terangnya, biasanya menerima honor sesuai upah minimum karena pendapatannya dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya.

Kemudian, honor berdasarkan kebijakan kepala OPD dengan mempertimbangkan beban kerja di SKPD tersebut dengan jumlah ASN yang tersedia.

Baca juga: Ini 3 Pimpinan DPRD Agam Hasil Pemilu 2024 dan Komposisi Fraksi

Selain itu, juga dikenal pegawai dengan status relawan di institusi kesehatan. Di institusi pendidikan, juga ada merekrut tenaga honor.

Kategori honor seperti ini, menurut dia, standar penggajiannya tak jelas. Cenderung jauh di bawah standar upah minimum.

"Tak semua status pegawai honor saat ini, yang otomatis bisa dijadikan outsourcing. Ada yang mesti dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)," terangnya.

"Jika semua dijadikan P3K, kemampuan keuangan daerah juga terbatas. Ini mesti topik pembahasan para wali kota di Rakernas XV Apeksi nanti sehingga ada solusi kongkret," tambah Djunaidy.

Sebagai wakil rakyat, Djuanidy menyarankan anggota Apeksi yang akan Rakernas di Padang, memperjuangkan pemberlakuan penghapusan honorer ini secara bertahap.

"DPRD paling hanya bisa meminta ke pusat untuk menunda dulu hingga daerah dianggap sanggup menjalankannya atau meminta ke DPR RI atau presiden untuk merevisi UU tentang ASN tersebut," tukas Djunaidy.

Diketahui, tenaga honorer mulai tahun 2023 depan bakal dihapus oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: