Kementrian Pertanian Bantu 4.200 Dosis Vaksin PMK: 4.470 Ternak di Sumbar Terjangkit PMK, Wagub: Dagingnya Tetap Aman Dikonsumsi

PADANG (24/6/2022) - Kementrian Pertanian serahkan 4.200 dosis vaksin PMK dan obat-obatan untuk antisipasi penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak ruminansia ke Pemprov Sumatera Barat, Jumat. Bantuan ini untuk mendukung gerakan vaksinasi PMK yang digagas Pemprov Sumbar.

Bantuan ini diserahkan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Kementrian Pertanian RI, Tri Melasari selaku penanggung jawab PMK di Sumatera Barat. Bantuan itu diterima Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy.

Menurut Audy, meski kasus PMK di Sumbar tergolong tidak parah, namun pemerintah tetap memberikan perhatian khusus untuk menjaga situasi tidak memburuk.

Terutama di daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong peternakan dan sapi perah seperti Padang Panjang, Agam, Solok, dan Solok Selatan. Dia memastikan, peternakan di empat wilayah tersebut untuk segera mungkin divaksin.

Baca juga: Potensi Pertanian dan EBT Sumbar Belum Tergarap, Audy Joinaldy: Pemerintah Terkendala Hilirisasi dan Investasi

"Populasi sapi perah kita tidak terlalu banyak. Ada 700. Insya Allah dengan dosis yang ada sekarang cukup. Jadi pastikan sapi perah, indukan dan sapi-sapi bantuan dalam dua hari ini tervaksin 100 persen, karena ini kan nilai ekonomisnya sangat tinggi," tegas Audy.

Dia menyampaikan, agar masyarakat tidak perlu khawatir mengonsumsi daging hewan ternak. Menurut Audy, PMK bukan penyakit zoonotik sehingga tak dapat ditularkan pada manusia.

"Perlu kita edukasi juga, masyarakat harus paham ini bukan zoonosis. Jadi, tetap aman untuk dikonsumsi. Tidak perlu takut, apalagi ini kan mau Idul Adha. Sapi-sapi yang sakit, tidak apa-apa dipotong paksa," terang Audy.

Sementara itu, Tri Melasari menuturkan, 4.200 dosis vaksin dan obat-obatan merupakan bantuan tahap awal. Tri menjelaskan, vaksinasi tahap awal tersebut ditargetkan selesai pada 2 Juli mendatang.

Baca juga: Pemprov Sumbar dan BPH Migas Sepakat Pertajam Pengawasan Penyaluran BBM dan Gas

Kemudian, bantuan berikutnya akan didistribusikan kembali secara bertahap dan proporsional sesuai kebutuhan di daerah.

Penulis:
Editor:
Sumber: