Ini Arahan Audy Joinaldy di Rakor Pengawasan Orang Asing

PADANG (13/6/2022) - Kementrian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) di Padang, Senin. Rapat ini terkait diberlakukannya peraturan pelaku perjalanan luar negeri dan persiapan rencana pembukaan kembali rute penerbangan internasional melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldi dalam arahanny di rapat itu mengatakan, jelang pembukaan kembali rute penerbangan luar negeri, pemerintah harus bersiap sambil terus mengawasi keberadaan orang asing, melalui peningkatan intensitas koordinasi dan soliditas lintas sektor terkait.

"Meski COVID-19 mulai melandai, tapi kewaspadaan tetap harus kita jaga, apalagi saat ini kedatangan wisatawan asing melalui jalur domestik sudah semakin sering kita jumpai," kata Audy.

Dia menerangkan, menuju Visit Beautiful West Sumatera 2023, kedepan akan semakin banyak turis asing yang datang ke Sumatera Barat. Terutama setelah rute penerbangan internasional yang dimulai dari rute Kuala Lumpur-Padang disetujui.

Baca juga: Potensi Pertanian dan EBT Sumbar Belum Tergarap, Audy Joinaldy: Pemerintah Terkendala Hilirisasi dan Investasi

"Sebelumnya, memang sudah dapat izin, tapi baru untuk haji, untuk selain dari itu pengajuan izin untuk membuka entry point sedang diproses. Kita sudah komunikasikan juga dengan Kemenkomarves, Kemenhub, Kumham, BNN dan kementrian terkait lainnya," terang Audy.

Berkaitan dengan itu, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumbar, R Andika Dwi Prasetya menyampaikan, pengajuan entry point tersebut saat ini sudah diproses di Dirjen Imigrasi dan sedang dalam pembahasan dengan BNPB.

Sejalan dengan pengajuan yang tengah diproses, ia juga mengatakan jajaran imigrasi Kanwil Sumbar bersama Tim PORA terus meningkatkan komitmen terhadap pengawasan orang asing.

"Jajaran imigrasi Kanwil Sumbar terus meningkatkan komitmen UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan prinsip orang asing harus terus berada dibawah pengendalian dan pengawasan melalui kolaborasi dengan sesama pengemban amanat UU tersebut," kata Andika.

Baca juga: Pemprov Sumbar dan BPH Migas Sepakat Pertajam Pengawasan Penyaluran BBM dan Gas

Andika menjelaskan, saat ini terdapat 635 orang asing di Sumatera Barat, sebanyak 475 orang berada di Kota Padang dan 160 orang di Kabupaten Agam.

Penulis:
Editor:
Sumber: