Silpa Bukittinggi 2021 Jauh Tinggalkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

"Adanya beberapa dari OPD yang penyumbang Silpa kita sampaikan nantinya. Bagi OPD penyumbang Silpa, perlu perhatian dan evaluasi dari pimpinan terkait," paparnya.

Disampaikan, di satu sisi terdapat Silpa dan di sisi lain, beberapa OPD penyumbang PAD yang tak mampu merealisasikan capainya, tentunya akan jadi suatu pertanyaan besar.

"Kita sering menyampaikan agar pemerintah dapat meningkatkan peranan dari OPD. Tidak tercapai PAD sebagaimana ditargetkan itu, diharapkan penempatan para OPD penghasil PAD, betul-betul berkompeten hendaknya," ungkapnya.

Baca juga: Pemprov Sumbar Bangun Sinergisitas Pemungutan Opsen Pajak Daerah

Ibnu mengatakan, salah satu OPD yang tak bisa mencapai capaian PAD yaitu Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

"Pada dinas tersebut salah satu contoh, target PAD direncanakan di Pasar Atas waktu perubahan APBD 2021 sebesar Rp4 miliar. Hasilnya, nol pendapatan. Untuk tahun ini, juga nol. Lantaran dasar pungutan belum ada," ungkapnya.

"Harusnya di OPD tersebut, dapat ditempatkan orang yang mampu dan memiliki kemampuan bisa merealisasikan PAD. Sejak tahun 2020 sampai 2022 sekitar Rp15 miliar APBD tersedot untuk biaya operasionalnya, sementara PAD nol rupiah," tuturnya.

Terkait Silpa yang mencapai Rp132 miliar, Sekdako Bukittinggi, Martias Wanto menolak dikonfirmasi saat ditemui usai rapat paripurna di DPRD.

"Tanya ke wakil wali kota. Wakil wali kota ada, ndak rancak (baik-red), kecuali beliau (wakil wali kota-red) tidak ada," kata mantan Sekda Kabupaten Agam itu.

Ketika didesak, Martias Wanto tetap bersikeras tidak bisa memberikan keterangan. Dalihnya, soal etika pemerintahan. "Indak rancak, indak rancak. Kok ndak, besok wawancara jo ambo," ungkap dia. (ham)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: