PT Nindya Karya Kirim Surat Minat untuk Padang, Wako: Semoga Rencana Kerjasama ini Lancar

Rabu, 23 Maret 2022, 18:25 WIB | Kabar Daerah | Kota Padang

PADANG (21/3/2022) - Wali Kota Padang, Hendri Septa menyambut baik niat manajemen PT Nindya Karya yang berkeinginan membantu pembangunan kantor-kantor SKPD di Pemko Padang jadi lebih representatif.

Niat itu diwujudkan dalam bentuk Surat Minat, sebagai langkah awal dari proses Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Surat minat ini, terkait dengan pembangunan kantor SKPD dan sarana pemerintahan lainnya.

"Semoga berjalan lancar rencana kerjasama ini nantinya. Terlebih, perusahaan ini juga tengah mengerjakan pembangunan kantor DPRD Padang di Komplek Perkantoran Aie Pacah," ungkap Hendri sewaktu menjamu manajemen PT Nindya Karya yang dipimpin Rusli Hadi, di rumah dinas wali kota, Jalan A Yani No 11, Padang, Senin malam.

Diketahui, PT Nindya Karya adalah sebuah perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang General Contractor, EPC dan Investment. Entitas bisnis ini memiliki lima pilar bisnis utama yakni Kontruksi, Energi, Manufaktur, Properti dan Badan Usaha Jalan Tol.

Hendri Septa berharap, pembangunan kantor DPRD Padang yang baru, hasil kerja PT Nindya Karya tersebut, dapat berjalan dengan lancar dan cepat selesainya. Sehingga, pada tahun 2023 nanti, Anggota DPRD Padang sudah bisa berkantor di lokasi baru tersebut.

Sementara, Rusli Hadi menuturkan, pihaknya telah melakukan perencanaan strategis untuk melakukan sejumlah pembangunan di Kota Padang.

"Kita bersyukur, PT Nindya Karya mendapat kehormatan untuk bisa ikut berperan dalam kegiatan pembangunan di Kota Padang terutama fasilitas pemerintah," tuturnya.

Pascagempa berkekuatan 7,6 skala richter yang mengguncang Kota Padang pada 30 September 2009 lalu, cukup banyak infrastruktur pemerintahan di samping bangunan masyarakat yang mengalami rusak berat.

Tercatat, akibat bencana alam itu, 30 kantor SKPD di lingkup Pemko Padang jadi tidak representatif lagi. Bahkan, beberapa kantor terpaksa berpindah sementara, menyewa bangunan milik masyarakat. (vry)