Bantuan Uang Komite di Bukittinggi, Kadisdik Sumbar: Kerjasama Baru Kamis Malam Dibahas

Akibat surat edaran komite beredar luas di media sosial, dan menjadi pembicara di kota Bukittinggi, yang sementara pemerintah kota Bukittinggi telah mengalokasikan anggaran untuk itu, yang akhirnya menjadi bola liar.

Bahkan terkesan tersendatnya bantuan khusus dari Bukittinggi ada pada pemerintahan provinsi.

Suryanto membantah tundingan itu dan menegaskan orang-orang saja yang mengoreng isu tersebut.

Baca juga: Pjs Wako Bukittinggi Tinjau Pelaksanaan Gebyar Pelayanan Dukcapil Prima, Ini Arahannya

"Semuanya butuh proses. Lagian pembahasan PKS baru kemarin, habis Magrib baru dibahas dengan Sekda Bukittinggi. Dananya juga belum masuk ke provinsi," ucapnya.

Ia menegaskan, bahwa BKK dari pemerintah kota Bukittinggi, nanti akan diperuntukkan bagi warga kota Bukittinggi.

"Yang namanya bantuan keuangan khusus, jadi bantuan dikhususkan untuk warga kota Bukittinggi. Jadi tidak bisa kita pindahkan ke yang lain-lain, tak mungkin lah," ungkapnya.

Suryanto menyebutkan, bantuan keuangan khusus diperbolehkan di Kemendagri Nomor 22 tahun 2020.

"Di Mendagri dibolehkan kerjasama pemerintah daerah provinsi dengan kabupaten kota atau sebaliknya, yang dibolehkan yang saling membantu," paparnya.

Beberapa hari terakhir muncul edaran dari komite salah satu SMA Negeri di Bukittinggi, dimana isinya meminta wali murid membayarkan segera iuran bahkan ramai dibicarakan jika tidak membayar uang komite, pelajar bersangkutan tak dapat mengikuti ujian, dibantah Suryanto.

"Tidak ada itu, mana boleh. Itu digoreng dari mana. Ndak boleh. Artinya tidak satupun sekolah menjadikan sumbangan komite syarat untuk proses pembelajaran. Tidak ada itu," tegasnya. (ham)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: