Kelangkaan BBM Subsidi di Sumbar Dikupas, Kadis ESDM: Provinsi Butuh Kewenangan Pengawasan

Selain itu, Heri menilai, pemerintah pusat harus menerbitkan sepucuk surat yang isinya memberikan kewenangan pada pemerintahan provinsi, untuk melakukan pengawasan.

"Selembar surat kewenangan itu, tentu akan kita maksimalkan pengawasan distribusi BBM ini. Legislatif (DPRD-red), kami pikir akan setuju dan ikut mendukung," ungkapnya.

"Kita juga mengharapkan pengusaha, jangan lagi membeli BBM bersubsidi. Juga pemilik mobil mewah. Sedangkan untuk kendaraan dinas pemerintah, regulasinya sudah tegas melarang menggunakan BBM bersubsidi," tambahnya.

Baca juga: Kuota BBM Bersubsidi Riau Tahun 2023 Berkurang 7%, Ini Peringatan Dinas ESDM Riau jelang Akhir Tahun

Penindakan Terus Dilakukan

Sales Area Manager Retail Sumbar PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, I Made Wira Pramata memastikan, sebagai operator penyaluran BBM, Pertamina sudah melaksanakan tugasnya, serta selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait.

"Sosialisasi terus kita lakukan agar SPBU tak melayani pembelian tak sesuai peruntukan. Bagi yang melanggar, juga telah kita berikan sanksi dengan pengurangan jatah kuota. Tapi, itu masih tak efektif karena masyarakat terutama kelompok industri, terus saja membeli yang murah," terangnya.

"Kita juga meminta masyarakat untuk menyadari, bahwa BBM bersubsidi itu sudah jelas peruntukannya. Janganlah terus-terusan membeli yang harga murah. Belilah BBM seperti Dex dan Dexlite yang harganya non subsidi," ungkap dia.

Sementara, Kasubdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, Kompol Firdaus menilai, bersama stake holder terkait, upaya penindakan terus dilakukan secara reguler.

Bincang-bincang ini juga disertai tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Selang dua jam lebih, proses tanya jawab ini berlangsung disertai penjelasan komprehensif dari para narasumber. (kyo)

Penulis:
Editor:
Sumber: