Gubernur Sampaikan LKPj 2021, Ketua Fraksi Gerindra Walk Out, Ini Alasannya
PADANG (21/2/2022) - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat memilih walk out sebelum Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyampaikan Nota Pengantar atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 pada rapat paripurna, Senin.
"Peserta rapat paripurna tidak kuorum. Implikasinya, legalitas paripurna ini jadi bermasalah. Tak lagi sah. Kapan lagi kita tegakan disiplin dan kebenaran," ungkap Hidayat usai paripurna, di Padang, Senin.
Menurut Hidayat, paripurna dengan agenda panyampaian Nota LKPj tahun 2021 ini selayaknya ditunda. Karena, beleid-nya secara gamblang mengatur, "Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum." Hal ini tertuang dalam Pasal 96 PP No 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tatib DPRD.
"Paripurna ini juga molor 1,5 jam dari jadwal undangan yang diberikan yakni pukul 09.00 WIB," tambah Hidayat.
Baca juga: Hendri Septa-Hidayat Tawarkan Tiga Kartu Hebat di Pemilihan Serentak 2024, Ini Manfaatnya
Digelar Hybrid
Penyampaian LKPJ ini merupakan bentuk pertanggungjawaban gubernur untuk tahun pertama dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumbar Tahun 2021-2026.
Paripurana ini dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Supardi. Dilaksanakan secara hybrid dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid19. Sebagian anggota DPRD hadir secara langsung dan sebagian lainnya hadir secara daring.
Dalam penyampaiannya, Mahyeldi memaparkan gambaran umum kondisi Sumbar di tahun 2021 yang masih dilanda pandemi Covid19. Sementara, disaat yang sama juga menerapkan beberapa kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi.
Baca juga: Hidayat Beberkan Pembenahan Sektor Kesehatan, Ekonomi dan SDM jika Dipercaya jadi Kepala Daerah
Berdasarkan data BPS, tercatat pertumbuhan ekonomi Sumbar mencapai 2,19 persen sampai triwulan III 2021. Beberapa kategori utama penunjang pertumbuhan ekonomi tersebut adalah lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, perdagangan besar-eceran, kontruksi, transportasi dan pariwisata.
Penulis:
Editor:
Sumber:
Berita Terkait
- Bapemperda DPRD Sumbar Konsultasikan Prolegda Tahun 2025 ke Kemendagri, Ini Hasilnya
- Perwira Polisi Ditembak di Solok Selatan, Ini Analisis PBHI Sumbar
- Majelis BPSK Padang Temui Wakil Ketua DPRD Sumbar, Ini yang Dibicarakan
- Debat Pamungkas Pilgub Sumbar Diwarnai Saling Sindir dan Isak Tangis
- Pemprov Sumbar Bangun Sinergisitas Pemungutan Opsen Pajak Daerah