Angka Prevalensi Stunting Tinggi akan jadi Beban Bonus Demografi

Bonus Demografi

Sementara itu, Ketua TP PKK Pasbar, Titi Hamsuardi mengatakan, titik pembangunan SDM dimulai dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita dan kesehatan anak sekolah. Karena, pada usia tersebut, merupakan usia emas untuk mencetak generasi Indonesia yang unggul.

Ia berharap tidak ada lagi stunting, kematian bayi, dan kematian ibu yang meningkat. Namun kenyataannya, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2018) masih terdapat 100 kabupaten kota se Indonesia yang memiliki angka stunting diatas 30,7 persen. Sementara, standar prevalensi stunting yang ditoleransi WHO sebesar 21 persen.

Baca juga: SEKDA PESSEL Buka Rakor Percepatan Penurunan Stunting

Untuk Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018, terang dia, prevalensi stunting berada di angka 28,40 persen. "Berkat usaha kita bersama, pada Februari 2021 prevalensi stunting sudah jadi 18,20 persen. Kita masih melakukan penimbangan massal di 473 Posyandu, sehingga perkembangan angka prevalensi stunting nantinya dapat dilihat pada e-ppbgm," urai dia.

Dikatakan, dampak stunting sangat komplek. Di antaranya, dibidang kesehatan, stunting akan mengakibatkan gagal tumbuh (berat lahir rendah, kecil, pendek, kurus), hambatan perkembangan kognitif dan motorik serta gangguan metabolik pada saat dewasa yaitu resiko penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, stroke, penyakit jantung dan lain-lain.

Dibidang ekonomi, potensi kerugian mencapai 2-3 persen dari GDP. Jika produk GDP Indonesia Rp10.000 triliun (Bank Dunia, 2016), potensi kerugian Rp200-300 triliun per tahun. Potensi keuntungan ekonomi dari investasi penurunan stunting di Indonesia 48 kali lipat.

"Sedangkan bonus demografi yang akan dinikmati bangsa Indonesia tahun 2030, berubah jadi beban. Karena, usia produktif yang besar (usia 20-55 tahun), akhirnya akan jadi beban negara karena bangsanya menjadi bangsa yang lemah dan tidak mampu bersaing karena angka prevalensi stunting yang tinggi," ujar Titi Hamsuardi.

Kepala BKKBN Sumbar, dr Anna Rahmadia yang juga ketua panitia mengatakan, dukungan dan partisipasi mitra kerja untuk mencapai tujuan mengentaskan stunting. Program Bangga Kencana saja tidak hanya penggunaan KB, namun lebih dari itu.

"Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan mengatur jarak kelahiran sudah dibentuk sebanyak 250 tim," terangnya. (pl1)

Penulis:
Editor:
Sumber: