Laporkan Kinerja Anggota Fraksi Golkar DPR RI: Pengabdian di Tahun 2021, Darul Siska: Ikhtiar Keluar dari Pandemi
Keamanan Pangan
Pengawasan obat dan makanan di Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan dan perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang berbahaya. Banyaknya obat dan makanan yang beredar di pasaran yang tidak memenuhi standar dan persyaratan berpotensi merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Oleh sebab itu, masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan mengenai keamanan, khasiat, dan mutu, serta nutrisi yang terkandung dalam produk obat dan makanan, kata Darul
Peredaran produk pangan, obat dan kosmetik yang berbahaya bagi kesehatan dikalangan masyarakat Sumatera Barat masih sangat tinggi walaupun berbagai pengawasan telah dilakukan oleh berbagai instansi yang berwenang. Merespon kondisi tersebut, bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Padang, memberikan edukasi kepada 4.000 tokoh masyarakat di Sumatera Barat sebagai pelopor untuk mendidik masyarakat menjadi konsumen yang cerdas.
Masyarakat adalah benteng terakhir dalam pengawasan obat dan makanan. Sebagai konsumen, masyarakat harus lebih teliti memilih sebuah produk. Sebelum membeli agar lakukan Cek KLIK (cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa) agar terhindar dari produk obat, makanan, dan kosmetik berbahaya.
Menciptakan Tenaga Kerja Terampil
Sektor ketenagakerjaan merupakan sektor yang terdampak cukup parah akibat pandemi COVID-19, banyak masyarakat kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja sehingga memicu ledakan pengangguran.Hal ini menjadi perhatian khusus Anggota Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Diungkapkan Darul, Pada tahun 2020, dalam rangka menumbuhkan wirausaha baru, ia membentuk 14 kelompok Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang bergerak di sektor usaha mikro dengan total anggaran yang dikucurkan Rp920 juta.
Tahun 2021 ini, telah dibentuk 73 kelompok usaha ultra mikro dengan modal kerja yang dikucurkan mencapai Rp1,752 miliar. Ia berharap program ini bisa membantu masyarakat keluar dari pandemi sekaligus bisa mengembangkan usahanya sebagai sumber penghasilan keluarga.
Khusus bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi, bersama mitra kerja, ia telah meluncurkan program Padat Karya Infrastruktur untuk 8 (delapan) kelompok masyarakat. Kegiatan pembangunan yang berfokus pada infrastruktur sederhana di nagari-nagari ini mampu menyerap 320 orang tenaga kerja. Ia berharap melalui program ini bisa meringankan beban masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan infrastruktur yang dibangun dapat menunjang perekonomian masyarakat.
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil, siap pakai dan berdaya saing dimasa yang akan datang, ia bersama Kementerian Ketenagakerjaan berikhtiar menghadirkan sarana dan prasarana tempat pembentukan tenaga kerja kompeten di Sumatera Barat dengan pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK Komunitas).
Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:
Berita Terkait
- Bapemperda DPRD Sumbar Konsultasikan Prolegda Tahun 2025 ke Kemendagri, Ini Hasilnya
- Perwira Polisi Ditembak di Solok Selatan, Ini Analisis PBHI Sumbar
- Majelis BPSK Padang Temui Wakil Ketua DPRD Sumbar, Ini yang Dibicarakan
- Debat Pamungkas Pilgub Sumbar Diwarnai Saling Sindir dan Isak Tangis
- Pemprov Sumbar Bangun Sinergisitas Pemungutan Opsen Pajak Daerah