Bekas Rumah Gubernur Sumatera Tengah Tonggak Awal Sejarah PDRI, Erman: Perlu Segera Direhab
VALORAnews - Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar mengusulkan bekas rumah gubernur Sumatera Tengah, direhabilitasi pemerintah pusat. Rumah ini merupakan tempat digelarnya rapat penunjukan ketua tim Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI),
"Rumah tersebut sangat tinggi nilai sejarahnya. Kita berharap pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian PUPR, merehabnya," kata Erman Safar saat dihubungi usai rapat di Gedung Kemenkopolhukam di Jakarta, Selasa (23/3/2021).
Erman menyatakan, pengusulan rehabilitasi bekas rumah gubernur Sumatera Tengah tersebut, disampaikan pada rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Prof Mahfud MD.
Menurut dia, dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh Sekretaris Menkopolhukam, Deputi dan beberapa perwakilan dari kementerian serta Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) dan beberapa bupati serta wali kota Bukittinggi.
Baca juga: Sejarah dan Asal Usul Peristiwa Situjuah, Bukti Jiwa Patriot Masyarakat Sumbar
"Pertamuan hari ini, merupakan rapat terakhir membahas finalisasi Inpres tentang percepatan pembangunan monumen dan tugu bersejarah PDRI yang tersebar secara sejarah di beberapa kota dan kabupaten di Sumbar," ucapnya.
Pada rapat finalisasi sesuai dengan intruksi Presiden Jokowi itu, kata Erman, pemerintah kota Bukittinggi mengusulkan bebarapa titik lokasi bukti sejarah PDRI, bahwa Bukittinggi mengambil peran besar di dalamnya.
Di antaranya, ucap Erman, bekas rumah gubenur Sumatera Tangah yang dijadikan rapat penunjukkan ketua tim PDRI, Syafruddin Prawiranegara.
"Kami meminta rumah tersebut direhab dan dibaguskan, karena sangat tinggi nilai sejarahnya," paparnya.
Baca juga: Presiden: PDRI Lahir Mengisi Kekosongan Pemerintahan
Dia mengatakan, setelah rumah tersebut dibangun atau direhab Kementerian PUPR, pemerintah kota Bukittinggi akan mengisi dengan beberapa peningggalan sejarah PDRI yang ada di kota Bukittinggi.
Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:
Berita Terkait
- 31 Ormas di Sumbar Suarakan Penolakan Politik Uang, Buya Gusrizal: Haram bagi Pemberi dan Penerima
- Jalan Balingka-Padang Lua Rusak Berat Akibat Pengalihan Jalan, Sumbar Hanya Sanggup Perbaiki 1 Km Audy Cari Dana ke Pusat
- Tol Ruas Sicincin-Bukittinggi Potensi Dialihkan jadi Sicincin-Singkarak-Tanah Datar, Ini Alasannya
- Sesditjen Dukcapil Kemendagri Perintahkan Disdukcapil Layani Perekaman Data KTP El Hingga Hari H Pencoblosan Pilkada
- Sirekap Kembali Digunakan di Pemilihan Serentak 2024