Komisi IV DPRD Padang Sorot Persoalan Akreditasi Puskesmas

Selasa, 14 Januari 2020, 17:50 WIB | News | Kota Padang
Komisi IV DPRD Padang Sorot Persoalan Akreditasi Puskesmas
Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani dan rombongan Komisi IV, menampung aspirasi dari jajaran Puskemas Alai, saat kunjungan lapangan, Selasa (14/1/2020). (istimewa)

VALORAnews -- Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani menilai, sarana penunjang maupun pendukung di sejumlah Puskemas, masih perlu ditingkatkan. Perbaikan itu mulai dari persoalan sarana-prasarana, gedung sampai pada alat kesehatan.

Hal itu dikatakan Syafrial Kani usai memimpin rombongan Komisi IV DPRD Padang, meninjau kondisi Puskemas Alai dan Ulak Karang, Selasa (14/1/2020). Sehari sebelumnya, juga dilakukan peninjauan ke Puskesmas yang ada di kecamatan Kuranji dan Pauh.

"Dari tiga unit Puskesmas yang telah dikunjungi, alat kesehatan untuk mencapai pelayanan optimal, masih kurang 40 sampai 50 persen lagi. Bagaimana kita bisa memberikan layanan terbaik pada masyarakat, sementara alat kesehatan untuk pemenuhan kesehatan masyarakat jauh dari harapan," tegas Syafrial Kani yang juga Koordinator Komisi IV DPRD Padang itu.

Dikatakan, masalah kesehatan merupakan masalah mendasar bagi seluruh elemen masyarakat. "Kami akan mencoba melakukan evaluasi secara total, Puskesmas yang ada di Padang. Kalau kita lihat, sangat miris sekali, terutama masalah akreditasi," terangnya.

Baca juga: 45 Anggota DPRD Padang Ikuti Bimtek di Jakarta, Ini 6 Materi yang Dibahas

"Puskesmas di Padang jauh tertinggal dengan Puskesmas yang ada di daerah-daerah kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Puskesmas di Padang baru akan melangkah ke utama dari madya. Sementara, Puskesmas di daerah lain sudah paripurna akreditasinya. Itu yang perlu kita tingkatkan," tegasnya.

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Padang, Azwar Siri mengatakan, Puskesmas yang berlokasi di pusat kota tidak mengalami kendala berarti untuk bisa diakses masyarakat. Oleh karena itu, Puskesmas mesti mampu memberikan pelayanan maksimal.

"Persoalan mendasar Puskesmas adalah masalah ruangan, peralatan dan juga beberapa kebijakan karena kewenangan itu ada di Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang," ungkapnya.

"Oleh karena itu, menurut hemat saya, harus segera dikordinasikan dengan DKK. DPRD siap memfasilitasi kebutuhan kebutuhan riil yang bisa kita atasi bersama," tambahnya.

Baca juga: DPRD Padang Gelar Bimtek di Masa Sidang I, Bahas Hak dan Kewajiban Sebelum dan Setelah Purna Bakti

Azwar mengimbau Pemko, agar sesegera mungkin dipenuhi persyaratan kebutuhan peralatan Puskesmas. Kalau terpenuhi, tentu mereka akan bisa memberikan pelayanan optimal.

Halaman:

Penulis:
Editor:
Sumber:

Bagikan: