Penetapan Kriteria Kawasan Kumuh, Robby: Peran Relawan Dibutuhkan

Jumat, 21 Agustus 2015, 21:06 WIB | News | Kota Padang
Penetapan Kriteria Kawasan Kumuh, Robby: Peran Relawan Dibutuhkan
Koordinator Humas dan Publikasi Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) Sumbar, Robby Hotter saat berdialog dengan anggota BKM Puruih Saiyo, dalam agenda kunjungan lapangan kegiatan workshop media P2KP Sumbar, Jumat (21/8/2015). (AI Mangindo Kayo/v

VALORAnews - Koordinator Humas dan Publikasi Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) Sumbar, Robby Hotter menyampaikan, mekanisme pengusulan kegiatan yang akan dibiayai P2KP relatif sama dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Bedanya, P2KP fokus pada kawasan, sementara PNPM-MP pada masyarakatnya.

"Pergeseran titik fokus ini, karena terjadi perubahan paradigma dari pemerintah. Jika masih fokus pada pemberdayaan masyarakat seperti PNPM-MP, maka perubahan itu dinilai terasa lambat. Makanya, P2KP ini fokus menyelesaikan satu kawasan. Pembenahannya juga pada seluruh aspek di daerah sasaran," ungkap Robby Hotter, saat berdialog dengan anggota BKM Puruih Saiyo, dalam agenda kunjungan lapangan kegiatan workshop media P2KP Sumbar, Jumat (21/8/2015).

Dikatakan Robby, konsultan manajemen wilayah (KMW) P2KP Sumbar, kini tengah melakukan pelatihan terhadap ratusan fasilitator, yang akan bertugas mendampingi masyarakat, dalam menetapkan kriteria kawasan kumuh. (Baca: BAB Sistem Aster Masih Ada di Purus)

"Dalam pekan besok, mungkin rekan-rekan fasilitator telah selesai pelatihannya. Sehingga, bisa segera bekerja melakukan pendampingan. Karena, kriteria kawasan kumuh ini telah harus selesai pada Oktober 2015 ini. Kita hanya punya waktu sebulan untuk menetapkan kriteria kawasan kumuh," terang Robby.

Baca juga: Majelis BPSK Padang Temui Wakil Ketua DPRD Sumbar, Ini yang Dibicarakan

Diharapkan Robby, relawan pada program PNPM-MP yang sekarang telah bertransformasi jadi P2KP, bisa terlibat aktif nantinya dalam membantu fasilitator. Karena, tanpa peran relawan, peran fasilitator dalam menetapkan kawasan kumuh akan tak terlalu optimal. (Baca: Penanganan Kawasan Kumuh dan Penyediaan Ruang Publik Belum jadi Isu Menarik)

"Pada tahun 2015 ini, di Kota Padang, pemerintahnya telah menetapkan kawasan kumuh di ibu kota provinsi Sumbar ini sebanyak 79 titik dari sebelumnya 19 titik pada 2014. Kita berharap, dengan penambahan kawasan kumuh ini, target 100-0-100 bisa cepat direalisasikan," ungkapnya. (kyo)

IKLAN NOMOR URUT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMBAR PEMILIHAN 2024

Penulis:
Editor:
Sumber:

Bagikan:
IKLAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADANG PEMILIHAN SERENTAK 2024
IKLAN TOLAK POLITIK UANG PEMILIHAN SERENTAK 2024 KPU SUMBAR
IKLAN SOSIALISASI NOMOR URUT CALON BUPATI-WAKIL BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI