Pemko Padang Koordinasi dengan BPK, Ini Perintah Mahyeldi

Senin, 15 Oktober 2018, 19:27 WIB | News | Kota Padang
Pemko Padang Koordinasi dengan BPK, Ini Perintah Mahyeldi
Wako Padang, Mahyeldi memberikan arahan pada pimpinan OPD di Setdako Padang, jelang dilakukannya pemeriksaan pendahuluan oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, di Palanta Rumah Dinas Wali Kota jalan A.Yani Padang, Senin (15/10/2018). (humas)

VALORAnews - Wali Kota Padang, H Mahyeldi didampingi beberapa orang kepala SKPD melakukan pertemuan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Wilayah Sumatera Barat, di Palanta Rumah Dinas Wali Kota jalan A.Yani Padang, Senin (15/10/2018).

Pertemuan tersebut terkait dengan pemeriksaan pendahuluan belanja modal terhadap beberapa SKPD di Kota Padang Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Dikesempatan itu, Mahyeldi mengatakan, pemeriksaan BPK ini merupakan agenda rutin. Pemeriksaan yang dilakukan bersifat dokumen.

"Oleh karena itu, kepada SKPD diperintahkan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh auditor BPK," ujar Mahyeldi.

Selanjut, Mahyeldi mengungkapkan, yang akan diperiksa ini menyangkut masalah uang yang harus jelas kegunaannya, harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat.

Baca juga: Andree Algamar Dilantik jadi Pj Walikota Padang, Mahyeldi: Selesaikan Permasalahan Masyarakat

Kepada SKPD yang nantinya dijadikan sampel oleh BPK, fasilitasi secara baik, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kalau segala sesuatu telah dilaksanakan secara baik, maka semuanya akan cepat selesai.

"Saya berharap, dalam pemeriksaan yang dilakukan BPK ini, SKPD di Kota Padang tidak terjadi masalah dan hasilnya baik," pungkas Mahyeldi.

Sementara itu, Pengendali Teknis BPK RI perwakilan wilayah sumbar, Zulwarak menyampaikan pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan pendahuluan yang direncanakan selama 10 hari.

Tujuan dari pemeriksaan ini, untuk melihat sistem pengendalian interen kebijakan daripada infrastruktur yang ada di Kota Padang serta melihat progresnya seperti apa dan nantinya berujung ke penentuan sampling, infrastruktur mana yang akan dijadikan sampling.

Baca juga: Bencana Lahar Dingin Sumbar, BSI Bantu Rp200 Juta, Apical Grup Distribusikan 6 Ton Minyak Goreng

"Pemeriksa awal ini bukan pemeriksaan fisik di lapangan, tetapi lebih dari pada pemeriksaan dokumen dimasing-masing SKPD yang ada di Kota Padang," tutur Zulwarak.

Halaman:

Penulis:
Editor:
Sumber:

Bagikan: