Sangir Batang Hari Bakal Dijadikan Kawasan Perkotaan Baru

VALORAnews - Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria mengatakan, pembuatan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) merupakan upaya pemerintah untuk memajukan daerah. Selain itu, dapat mempercepat Solok Selatan terbebas dari daerah tertinggal.

"KPB merupakan salah satu program pemerintah pusat yang dialokasikan di Solok Selatan untuk memajukan daerah. Guna mendukung realisasinya, Pemkab akan mengupayakan akses menuju kawasan itu menjadi layak," katanya.

Diharapkan, KPB nantinya bisa jadi kota persinggahan di di Solok Selatan dan dengan semangat membangun pariwisata yang dilakukan, maka KPB juga akan jadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung terutama yang datang dari Dharmasraya dan Riau.

Dengan adanya KPB, kata dia, bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat karena akan ada pembangunan berbagai infrastruktur seperti jalan, pertokoan, perumahan serta fasilitas lain nantinya. Selain itu juga akan menunjang kesehatan dan pendidikan warga serta membebaskan wilayah perbatasan itu dari keterisolasian.

Baca juga: DPRD Solsel Bahas Strategi Percepatan Pelaksanaan Tugas Legislasi dengan DPRD Sumbar jelang Akhir Masa Jabatan

Dengan demikian, berbagai kerajinan maupun usaha baru akan muncul dan dengan kondisi itu pula tentu perekonomian masyarakat akan ikut membaik.

"Sekarang kita berharap, penataan KPB ini berjalan lancar tanpa kendala dan semua pihak harus mendukungnya," ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Solok Selatan, Basrial mengatakan, pihaknya akan mengajukan anggaran Rp600 juta pada 2019, untuk membuat rencana tekhnis satuan pemukiman (RTSP)

"Kalau dianggarkan 2019, maka di 2020 sudah bisa pelaksanaan penempatan transmigrasi," katanya.

Baca juga: Pemilu 2024 Ganggu Capaian Target Legislasi, Komisi 1 DPRD Solsel Konsultasi dengan DPRD Sumbar

Anggaran Rp600 juta bisa terakomodir pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Solsel. Kawasan KPB sendiri dilakukan penetapannya pada 3 November berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kemendes PDTT No 104 Tahun 2017 seluas 114.047 hektar dan akan ditata seluas 867,52 hektar menjadi KPB.

Penulis:
Editor:
Sumber: