BI akan Tinjau Kelayakan BRI dalam Penyaluran PKH dan BPNT, Ini Sebabnya

"Kesulitan koordinasi dengan bank penyalur adalah masalah lama. Bukan berarti tidak bisa kita selesaikan secara bersama. Mari kita tuntaskan persoalan ini," tambahnya lagi.

Menanggapi hal tersebut, Manajer Keuangan Inklusif Bank Indonesia Sumatera Barat selaku pengawas, Ike Sri Utami mengatakan, penyaluran Bansos dari sistem tunai jadi non tunai, membutuhkan kesiapan dari berbagai pihak.

"BI akan melakukan studi kelayakan terhadap BRI wilayah Padang. Jika terdapat permasalahan dengan data, semua pihak yang terlibat dapat bekerjasama memperbaikinya," terangnya.

Baca juga: Terindikasi Berpolitik Praktis, TKSK Kemensos RI di Pessel Dilaporkan ke Bawaslu

Senada dengan Ike, Vicky Akihiro, Staf BRI Kantor Wilayah Padang setuju untuk pihak-pihak terkait duduk bersama melakukan kroscek data penerima Bansos ini.

Di lain sisi, Korwil I PKH Kementerian Sosial RI, Nur Annisa, menekankan kembali tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

"PKH dan BPNT tidak hanya persoalan bantuan sosial, tetapi juga peningkatan kapasitas keluarga, sehingga diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial," terangnya.

Koordinator PKH Padang, Wendi Juli Putra mengatakan, rekonsiliasi penyaluran Bansos PKH dan BPNT bertujuan untuk pencocokan data dan titik temu permasalahan yang terjadi, sehingga tidak ada lagi KPM yang terlantar dan penyaluran bantuan sosial dapat berjalan dengan lancar.

Acara Rekonsiliasi Bansos PKH dan BPNT tersebut diikuti pendamping PKH dan BPNT se-Kota Padang yang berjumlah 85 orang. (rls/vry)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: