BI akan Tinjau Kelayakan BRI dalam Penyaluran PKH dan BPNT, Ini Sebabnya

Kamis, 05 Juli 2018, 19:20 WIB | News | Kota Padang
BI akan Tinjau Kelayakan BRI dalam Penyaluran PKH dan BPNT, Ini Sebabnya
Walikota Padang, Mahyeldi dt Marajo memberikan arahan pada acara "Rekonsiliasi Bansos PKH dan BPNT Kota Padang, di Gedung Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang Aie Pacah, Kamis (5/7/2018). (humas)

VALORAnews - Walikota Padang, Mahyeldi meminta pihak-pihak yang terkait dengan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), segera menyelesaikan persoalan penyaluran dana itu di Kota Padang.

"Rekonsiliasi penyaluran Bansos diperlukan, agar tidak tumpang tindih sekaligus tepat sasaran," ujar Mahyeldi disela-sela acara "Rekonsiliasi Bansos PKH dan BPNT Kota Padang, di Gedung Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang Aie Pacah, Kamis (5/7/2018).

Untuk itu, Mahyeldi mengingatkan para pendamping PKH dan BPNT Kota Padang, agar pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos dilakukan dengan baik dan akurat. Karena, Bansos PKH dan BNPT sangat berarti bagi masyarakat penerima bantuan.

"Saya tidak ingin kemiskinan membawa mereka kepada kemaksiatan, karena persoalan ekonomi dapat memicu permasalahan lainnya dalam keluarga dan lingkungan sosial," terangnya.

Baca juga: Kemenag Luncurkan BPKH Apps, Wamenag: Untuk Tingkatkan Kualitas Layanan Haji

"Oleh sebab itu, jika terdapat permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial ini, mari segera kita selesaikan. Jawaban tidak sekadar jadi jawaban, tetapi ada realisasinya," tegas Mahyeldi.

Sementara, Kepala Dinas Sosial Padang, Amasrul mengatakan, pada 2018 terdapat 9.753 KPM baru yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Padang, dengan alokasi dana bantuan tahap I (Februari 2018) sebesar Rp4,876 miliar lebih. Pada tahap ini telah tersalurkan bantuan untuk 6567 KPM (67 persen), sedangkan 3186 KPM (33 persen) belum menerima bansos tersebut.

Terkait permasalahan ini, Amasrul berharap, BRI selaku bank penyalur di Kota Padang dapat memberikan penjelasan kenapa masih ada Bansos yang belum tersalurkan. BI selaku bank pengawas juga diminta mengkaji persoalan ini.

"Dinas Sosial Kota Padang hanya ingin mengetahui apa yang menjadi persoalan sehingga dana yang telah ditransfer ke masing-masing bank penyalur tidak sampai kepada rekening KPM. Jika permasalahannya terdapat pada data KPM yang tidak sesuai, kami dapat membantu memperbaikinya, tetapi permasalahan itu tidak pernah disampaikan secara lugas kepada kami," tambah Amasrul.

Baca juga: BPKH Hajj Run 2024 Diikuti Peserta dari Berbagai Provinsi di Indonesia

Diharapkan, kerjasama dan niat baik dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyaluran Bansos, terutama pihak HIMBARA (Himpunan Bank Negara: BRI, BNI, BTN, Mandiri) selaku bank penyalur.

Halaman:
IKLAN NOMOR URUT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMBAR PEMILIHAN 2024

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:

Bagikan:
IKLAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADANG PEMILIHAN SERENTAK 2024
IKLAN TOLAK POLITIK UANG PEMILIHAN SERENTAK 2024 KPU SUMBAR
IKLAN SOSIALISASI NOMOR URUT CALON BUPATI-WAKIL BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI