KPK Monev Pencegahan Korupsi Terintegrasi Kota Padang

"Kami menyadari, bahwa sektor pelayanan publik yang dikelola pemerintah daerah seperti pelayanan perizinan, investasi, pembuatan KTP, IMB, transportasi, akta dan lain sebagainya merupakan sektor yang rentan terjadinya korupsi," terang dia.

"Untuk itu, sangat diperlukan langkah-langkah pencegahan dalam mengantisipasinya. Di antaranya melalui perbaikan dan penyempurnaan instrumen kerangka aturan, kebijakan, kelembagaan, proses dan prosedur SDM sekaligus melibatkan masyarakat dalam mendeteksi maupun mencegah terjadinya korupsi," ungkap Didi didampingi Kepala Inspektorat, Corri Saidan.

Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK RI, Ardiansyah menjelaskan, salah satu upaya meminimalisir terjadinya potensi korupsi adalah dengan menetapkan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Dimana dalam pemberantasan korupsi ada tiga hal yang menjadi perhatian yaitu pencegahan, pengawasan dan penindakan.

Baca juga: 4 Kepala Daerah Termiskin di Sumbar, Cuma Punya Mio Jadul

"Di antara ketiga ini, upaya yang paling mudah dan efektif serta diharapkan memberikan hasil yang paling baik adalah pencegahan. Karena apabila korupsi dapat dicegah sejak awal, maka tidak akan terjadi dan tidak perlu ada penyelidikan, penindakan serta tidak perlu ada pengadilan perkara korupsi," sebutnya.

Disebutkannya, dalam kegiatan monitoring dan evaluasi rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi di 2018 ini, pihaknya ingin melihat sejauh mana upaya dari pemerintah daerah dalam hal ini Pemko Padang, Pemkab Pesisir Selatan dan Pemkab Kepulauan Mentawai dalam pencegahan korupsi.

"Monitoring dan evaluasi ini tidak hanya sampai dalam pertemuan ini saja. Karena terus berlanjut dan berkesinambungan demi mencegah potensi rencana aksi korupsi terintegrasi di setiap pemerintah daerah. Kita berharap upaya yang telah dilakukan di tahun sebelumnya, yang dievaluasi sekarang dapat ditingkatkan dan diperdalam lagi," cetusnya. (rls/vry)

Penulis:
Editor:
Sumber: