Dua Kelurahan di Padang Masuk Kategori Rawan Pangan
VALORAnews - Kota Padang masih belum mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Selain karena pertambahan jumlah penduduk yang pesat, keterbatasan lahan pertanian juga jadi kendala untuk mewujudkan kemandirian pangan.
Kepala Dinas Pangan Padang, Zalbadri mengatakan, hingga saat ini, Kota Padang baru mampu menyediakan kebutuhan pangan sekitar 45 persen bagi 914.968 jiwa. Sisanya, sekitar 55 persen kebutuhan pangan masih dipasok dari wilayah tetangga.
"Walau belum bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri, kita tetap berupaya menjaga kebutuhan pangan tetap terpenuhi," sebut Zalbadri di Media Centre Balaikota Padang, Rabu (28/2/2018).
Saat ini, sebut Zalbadri, ada dua kelurahan yang ditetapkan sebagai kelurahan rawan pangan. Yakni Bukik Gado-gado dan Teluk Kabung Selatan. Namun berbagai langkah telah dilakukan agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi.
Baca juga: Majelis BPSK Padang Temui Wakil Ketua DPRD Sumbar, Ini yang Dibicarakan
"Di antaranya seperti pembinaan lumbung pangan masyarakat. Saat ini, telah ada sebanyak 12 Kelompok Lumbung Pangan yang tersebar di 6 kecamatan. Selain itu juga dilakukan program pembinaan kelompok mandiri pangan khususnya pada kelurahan yang rawan pangan," katanya.
Pembinaan 5 kelompok mandiri pangan yang telah memanfaatkan kegiatan Desa Mandiri Pangan dilakukan dalam bentuk penguatan modal kelompok yang digunakan untuk usaha ekonomi produktif.
"Saat ini, baru komoditi ikan yang surplus di Padang. Selain telah memenuhi kebutuhan sendiri, ikan hasil tangkapan nelayan Padang bahkan juga diangkut dan dijual keluar," tandasnya. (rls/vri)
Penulis:
Editor:
Sumber:
Berita Terkait
- Debat Pamungkas Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Berlangsung 3,5 Jam
- Reses Dapil Masa Sidang I ke Kecamatan Nanggalo, Evi Yandri Terima 30 Aspirasi Warga
- LUTD PLN, Wujudkan Mimpi Asmanidar 'Bertemu' Prabowo-Gibran
- Debat Pilkada Padang 2024, Cawakonya Lulusan Luar Negeri, Panelisnya Dosen dan Akuntan
- Kombes Ferry Harahap Wisuda Gelar Doktor Administrasi Publik, Ini Harapan Plt Gubernur Sumbar