Padang Bakal Bebas Iklan Rokok di 2018

VALORAnews - Walikota Padang, H Mahyeldi Dt Marajo menerima penghargaan berkat gagasannya menjadikan Kota Padang bebas iklan rokok pada 2018. Penghargaan ini dari Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Indonesia.

Tidak saja menggagas pelarangan iklan rokok di Padang mulai 2018 depan, Mahyeldi merupakan tokoh yang berjuang melindungi anak bangsa dari bahaya rokok. Terlebih setelah adanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

"Alhamdulillah, penghargaan ini berkat kesadaran kita bersama melindungi anak dari bahaya rokok," ujar Mahyeldi yang berhalangan hadir menerima penghargaan itu di Jakarta, Rabu (24/5/2017).

Penerima penghargaan tersebut diwakili Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Feri Mulyani Hamid. Penghargaan atas nama Walikota Padang itu diserahkan Ketua Komnas Pengendalian Tembakau Indonesia, Prijo Sidipratomo.

Baca juga: Direksi, Komisaris dan Karyawan Bank Nagari Himpun Bantuan Senilai Rp251 Juta

"Insya Allah, mulai 2018 nanti Kota Padang bebas iklan rokok," terang Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi, langkah ini dilakukannya agar meraih generasi muda Kota Padang yang berkualitas, generasi yang mampu membuat langkah besar nantinya. Serta demi generasi yang akan menjadikan Indonesia berdiri gagah dan bisa berbicara lantang untuk keunggulan Indonesia di hadapan bangsa lain.

"Kita wajib membekali mereka dengan iman, ilmu pengetahuan dan persatuan, kekompakan, persaudaraan, tanpa diracuni dengan hal lain yang merusak," papar Mahyeldi.

Pada acara peringatan Hari Tanpa Tembakau se-Dunia 2017 yang dilaksanakan di aula Teater Nyi Ageng Serang, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan itu, hadir di antaranya Prof Emil Salim, Imam Prasojo, Fuad Baraja dan perwakilan guru se-Indonesia.

Baca juga: FK IJK Donasikan Logistik Pendukung Kebutuhan Harian Senilai Rp837 juta, Diserahkan Langsung ke Korban

Profesor Emil Salim dalam sambutannya mengaku bangga atas langkah yang telah dilakukan Walikota Padang. Mahyeldi, menurut Emil Salim, telah berjuang dalam melaksanakan Perda KTR di daerahnya. Karena. Menurutnya, tidak seluruh daerah yang berani melakukan apa yang dilakukan Mahyeldi.

Penulis:
Editor:
Sumber: