Spanduk Penolakan Jalan Bypass, Mahyeldi: Ada Indikasi Diorganisir

PADANG - Beberapa waktu belakangan, muncul spanduk yang berisi penolakan dan penghentian pengerjaan jalur Bypass. Walikota Padang, H Mahyeldi Dt Marajo melihat, ada indikasi kesengajaan dari pihak yang mengorganisir pemasangan spanduk itu.

"Ada indikasi kuat kesengajaan dari pihak yang mengorganisir (memasang spanduk)," ucap Mahyeldi yang juga mengakui, pengerjaan jalur Bypass Padang memang belum dituntaskan kontraktor.

Di beberapa titik yang sedang dikerjakan di Bypass memang terpasang beberapa spanduk. Spanduk sepanjang satu kali tiga meter berwarna putih dengan tulisan hitam. Jika dihitung, ada 10 spanduk terpasang, di antaranya di Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Pauh dan lainnya.

"Isi dan bentuk spanduknya sama. Waktunya (pemasangan) juga sama," ungkap Mahyeldi.

Baca juga: Survei Voxpol Pilgub Sumbar 2024, Elektabilitas Mahyeldi-Vasko 70,3 Persen, Epyardi-Ekos 16,8 Persen

Ditegaskan Mahyeldi, selama ini tidak ada warga yang menolak pengerjaan Bypass. Justru didukung penuh oleh warga. "Dari pengalaman kita selama ini, tidak satupun warga yang menolak, karena kita sudah beri jaminan ke warga," ulasnya.

Mahyeldi menyebut, pihaknya sedang mengumpulkan informasi pelaku yang memotori pemasangan spanduk tersebut. Jika ada pihak yang memang sengaja merekayasa, berniat jahat dan bermaksud lain terhadap proyek tersebut, Mahyeldi mengaku, tak segan-segan untuk memprosesnya ke pihak berwajib.

"Kita sudah tanyakan langsung ke warga di dekat spanduk terpasang, warga mengaku tidak ada memasangnya. Warga justru mengakui, ada pihak yang meminta membuat surat pernyataan, ini yang kita selidiki," ucap Mahyeldi.

Dalam pembebasan jalur Bypass, selama ini tidak ada kendala apapun antara Pemerintah Kota Padang dengan warga. Bahkan agar jalur Bypass cepat selesai, Pemko sudah menganggarkan dana pada 2016 lalu, bahkan sudah menerbitkan SK. Pemko juga terus berkoordinasi dengan gubernur Sumbar, pihak Balai Wilayah V serta pihak yang mengerjakan proyek Bypass.

Baca juga: Gubernur Lantik Hani Syopiar Rustam jadi Pjs Wali Kota Bukittinggi, Bertugas 2 Bulan

Terpisah, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Mursalim mengatakan, spanduk-spanduk tersebut terpasang pada Kamis (30/3/2017). Awalnya spanduk terpasang di Kecamatan Koto Tangah. Kemudian berlanjut ke kecamatan lain.

Penulis:
Editor:
Sumber: