Berantas Pungli, Mahyeldi: SOP Setiap Instansi Publik harus Jelas
VALORAnews - Walikota Padang, H Mahyeldi Dt Marajo menilai, praktik pungutan liar (pungli) yang telah membudaya sejak lama di kalangan masyarakat, harus segera dihentikan. Karena, pungli ini merusak mental dan tatanan hidup.
"Mari kita bersama-sama memberantas praktik pungli," ajak Mahyeldi pada masyarakat, Jumat (20/1/2017) sore.
Diterangkan Mahyeldi, praktik pungli terjadi dikarenakan berbagai macam hal. Di antaranya seperti faktor ekonomi. "Pola hidup hedonis, membuat seseorang bisa terlibat pungli," ujar Mahyeldi.
Seorang karyawan yang hidup hedonis atau konsumtif, dapat terlibat pungli ketika biaya hidupnya tak tertalangi lagi. Karyawan mencari jalan lain dengan melakukan pungli di tempat kerjanya. Karena itu, Mahyeldi menekankan, agar pimpinan instansi supaya memperhatikan dan mengontrol karyawannya saat mengizinkan pengajuan peminjaman di bank.
Baca juga: Survei Voxpol Pilgub Sumbar 2024, Elektabilitas Mahyeldi-Vasko 70,3 Persen, Epyardi-Ekos 16,8 Persen
"Untuk itu, ukur kemampuan keuangan kita dengan baik, agar tidak terjadi hal ini," ujar Mahyeldi.
Dikatakan Mahyeldi, pungli juga masuk ke tatanan pemerintahan. Hal ini mengakibatkan pelayanan publik jadi tidak maksimal. "Makanya setiap instansi kita wajibkan membuat Standar Operasional Prosedurnya (SOP), sehingga setiap urusan jelas, kapan selesai dan biayanya," ungkapnya.
Memberantas pungli di Kota Padang, telah dibentuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Tim ini telah dikukuhkan Walikota Padang, Rabu (18/1/2017). Mahyeldi berharap, tim ini akan memberantas pungli di Kota Padang.
"Kita berharap, setelah ini tidak ada lagi pungli dan untuk mewujudkan ini perlu kerjasama dengan masyarakat," sebut Mahyeldi yang merupakan penanggungjawab pada jajaran Tim Saber Pungli Kota Padang.
Baca juga: Gubernur Lantik Hani Syopiar Rustam jadi Pjs Wali Kota Bukittinggi, Bertugas 2 Bulan
Sementara, Ketua Pelaksana Tim Saber Pungli Padang, AKBP Tommy Bambang Irawan menyebut, tim ini akan terlebih dulu melakukan sosialisasi ke instansi pemerintah maupun swasta yang ada di Padang. Setelah itu, pihaknya melakukan sosialisasi ke masyarakat agar tidak terjadi pungli.
Penulis:
Editor:
Sumber:
Berita Terkait
- Debat Pamungkas Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Berlangsung 3,5 Jam
- Reses Dapil Masa Sidang I ke Kecamatan Nanggalo, Evi Yandri Terima 30 Aspirasi Warga
- LUTD PLN, Wujudkan Mimpi Asmanidar 'Bertemu' Prabowo-Gibran
- Debat Pilkada Padang 2024, Cawakonya Lulusan Luar Negeri, Panelisnya Dosen dan Akuntan
- Kombes Ferry Harahap Wisuda Gelar Doktor Administrasi Publik, Ini Harapan Plt Gubernur Sumbar