Belanja Daerah di KUA-PPA Padang 2017 Diplot Rp2,267 Triliun

VALORAnews - Sembilan fraksi yang ada di DPRD Padang, menyepakati KUA-PPA Padang 2017, pada paripurna yang digelar Senin (7/11/2016). Pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2,083 triliun atau naik Rp82,4 miliar dibandingan Perubahan APBD Padang 2016.

"Jumlah itu, berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Padang terhadap KUA-PPAS APBD 2017 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," ungkap Ketua DPRD Padang, Erisman saat paripurna.

Sidang paripurna yang dihadiri Wawako Padang, Emzalmi itu, juga dihadiri dua orang pimpinan dewan lainnya yakni Wahyu Iramana Putra dan Muhidi serta didampingi Ali Basyar (Sekwan). Forkopimda dan pimpinan SKPD serta BUMD dan undangan lainnya, juga memenuhi ruang rapat utama dewan di Lt II.

Pada KUA-PPA 2017 ini, juga ditetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp476,2 miliar, dana perimbangan Rp1,498 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah Rp108,2 miliar. Belanja daerah, diplot sebesar Rp2,267 triliun. Terdiri dari belanja tidak langsung Rp1,160 triliun dan belanja langsung Rp1,106 triliun. Sementara, pembiayaan daerah dalam KUA-PPA 2017 ini, dialokasikan sebesar Rp183,9 miliar dengan rincian penerimaan pembiayaan Rp196,9 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp13 miliar.

Baca juga: Kunjungan Kerja Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta ke DPRD Sumbar, Ini Kata Irsyad Safar

"Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) APBD 2017 yang ditandatangani ini, diharapkan jadi dasar pijakan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan 2017," ujar Erisman.

Dijelaskan Erisman, pada pembahasan KUA-PPAS 2017 ini, terdapat sejumlah penyesuaian. Di antaranya, beberapa kegiatan strategis daerah yang jadi skala prioritas yang harus diakomodir APBD 2017, adanya acuan pada program unggulan walikota Padang serta adanya pemindahan kewenangan dari pemerintah kota ke provinsi terutama masalah SMA.

Selain itu, termasuk pula adanya kebijakan pemerintah pusat khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berakibat pada penurunan dana perimbangan, adanya utang 2016 yang harus diselesaikan pembayarannya pada 2017, adanya tambahan pengalokasian biaya penyertaan modal dan penyempurnaan kegiatan belanja hibah.

Sementara, Wakil wali Kota Padang, Emzalmi mengatakan, pengalokasian anggaran di KUA-PPAS 2017 ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam penyusunan RAPBD 2017 dengan tetap mengacu pada visi Kota Padang yakni mewujudkan daerah ini jadi kota pendidikan, perdagangan dan pariwisata yang sejahtera, religius dan berbudaya.

Baca juga: Syaiful Efendi dari PKS jadi Ketua DPRD Bukittinggi Defenitif

Selain itu, Emzalmi menegaskan, penetapan target penerimaan daerah, diupayakan secara rasional dengan mempedomani penerimaan tahun sebelumnya, potensi yang ada serta asumsi pertumbuhan ekonomi. Kemudian, mengenai pengalokasian belanja pada tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan kebutuhan dan usulan dengan memperhatikan kecukupan anggaran, sehingga dalam implementasinya dapat menunjang kebijakan yang dituangkan dalam berbagai program. (kyo)

Penulis:
Editor:
Sumber: