Pansus DPRD Pelalawan Studi Banding ke DPRD Padang

VALORAnews -- Limabelas orang anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pelalawan, Provinsi Riau mencari masukan soal Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Padang, Kamis (29/9/2016). Mereka juga memperdalam soal Perda tantang Perlindungan Perempuan dan Anak.

"DPRD Pelalawan ini tengah membahas Ranperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dimana kota Padang telah memilikinya sejak 2015 lalu yakni Perda No 2 Tahun 2015," ungkap Kasubag Protokol Sekretariat DPRD Padang, Elfauzi usai pertemuan.

Untuk Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, terang Elfauzi, Padang juga telah memilikinya sejak 2012 lalu yakni Perda No 2 Tahun 2012. "Banyak hal yang ditanyakan rombongan Pansus DPRD Pelelawan yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD, Supriyanto dengan pimpinan Pansus, Imustar itu," terangnya.

Pada kesempatan pertemuan itu, terang Elfauzi, juga hadir Kasubag Hukum Setdako Padang, Yopi K dan Kadis Sosnaker Padang, Amasrul. "Kota Padang mengalokasikan anggaran untuk bantuan hukum ini di APBD sebesar Rp7,5 juta. Setiap warga miskin yang membutuhkan, nantinya akan didampingi oleh lembaga yang telah terakreditasi di Kemenkum HAM Sumbar," terang Yopi seputar penerapan Perda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Baca juga: Reses Masa Sidang I Tahun 2024 DPRD Padang, Ini Aspirasi yang Diserap Muharlion

Untuk proses pencairan, terangnya, pemko melahirkan kebijakan pencairan di depan sebesar 60 persen dan sisanya dilunasi setelah perkara berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). "Lembaga bantuan hukum yang terakreditasi di Sumbar itu sebanyak 5 buah. Empat di Padang dan satu di Solok," kata Yopi. (kyo)

Penulis:
Editor:
Sumber: