Pasien Gizi Buruk Ditolak RSUP M Djamil, Ermiwati Pertanyakan Kerjasama dengan RSUD Painan

VALORAnews - Fraksi Partai Hanura meminta Pemkab Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, untuk menjelaskan kerjasama antara RSUD M Zein Painan dengan RSUP M Djamil Padang.

"Kejelasan atas kerjasama ini sangat diperlukan. Pasalnya, baru-baru ini ada kasus anak penderita gizi buruk pasien RSUD Painan, tidak ditanggapi sesampainya di RS M Djamil Padang," kata Ermiwati, Juru Bicara Fraksi Hanura, Jumat (22/7/2016).

Perihal ini dikemukakan dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Sumatera Barat terhadap Nota Ranperda RPJMD Tahun 2016-2021 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015, di Gedung Pertemuan setempat.

Dikatakan Ermiwati, alasan manajemen RSUP M Djamil, terkait kerjasama dengan RSUD Painan yang belum direalisasikan. Selain itu, Fraksi Hanura juga mengingatkan Pemkab Pessel, untuk transparan dalam pengelolaan keuangan daerah. Baik itu dalam perencanaan, penggunaan, dan pengawasan.

Baca juga: PILKADA 2024: KERAS OMBAK, Sekretaris Perindo Sumbar Maju di Pilkada Pessel

Sebelumnya, Bupati Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, Hendrajoni menerangkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Tahun 2015 Rp1,376 triliun dari yang dianggarkan sebesar Rp1,364 triliun (Realisasi 101,02 Persen).

Hal ini dijelaskan dalam Rapat Paripurna DPRD tentang Penyampaian Nota Ranperda RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 - 2021 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 di Gedung Pertemuan Pemkab setempat, Kamis (21/7/2016).

"Dari data ini, diketahui kalau realisasi pendapatan melebihi target semula. Dan, kelebihan pencapaian tersebut mencapai Rp12,677 miliar," katanya.

Untuk belanja daerah dari yang dianggarkan Rp1,587 triliun terealisasi Rp1,359 triliun (persentase 85,70 persen) dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp15,489 miliar, dari target Rp15,936 miliar.

Baca juga: Resah dengan Angka Kemiskinan Pessel, Angga Azkardha: Insya Allah Siap Ikut Kontestasi Pilkada 2024

Pengeluaran pembiayaan, tambah Hendrajoni, berupa penyertaan modal (investasi) pemerintah daaerah, yang diarahkan mendatangkan profit. "Investasi dilakukan dalam bentuk kepemilikan saham pada Bank Nagari dan PDAM," katanya. (kt)

Penulis:
Editor:
Sumber: