Pejabat yang Ikuti Lelang Jabatan Masih Dirahasiakan

VALORAnews - Meski masa "iddah" gubernur memutasi pejabat sebentar lagi berakhir, namun Pemprov Sumbar masih merahasiakan nama-nama pejabat yang mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan eselon II di Sumatera Barat. Nama tersebut akan diumumkan saat pelantikan pejabat sekitar Agustus mendatang.

"Memang ada empat jabatan eselon II yang telah diseleksi secara terbuka. Namun, masih ada tahapan yang harus dilewati yaitu untuk mendapatkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Karena itu, nama-namanya tetap tidak diumumkan secara terbuka untuk sementara ini," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Jayadisman di Padang, Selasa (19/7/2016).

Empat jabatan itu masing-masing Sekretaris DPRD Sumbar, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Kepala Satpol PP Sumbar. Sementara untuk 11 jabatan eselon II lainnya, saat ini masih dalam tahapan wawancara.

"Kita targetkan, besok tahapan ini selesai dan kita akan mulai dengan tahapan selanjutnya, yaitu rekam jejak. Kemudian baru dikirimkan pada KASN untuk mendapatkan rekomendasi," ujarnya.

Baca juga: PERGANTIAN PEJABAT, Rusma Yul Anwar: Pejabat Baru harus Konsisten dengan Fakta Integritas yang Diikrarkan

Sebelas jabatan eselon II yang sedang diseleksi secara terbuka, terdiri dari lima kepala SKPD memasuki masa pensiun, yaitu, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan.

Kemudian ditambah dengan enam kepala SKPD yang sebelumnya kewenangannya telah dicabut oleh Gubernur Irwan Prayitno.

Terdiri dari Kepala Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Sumbar, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Linmas, Asisten III Sekretariat Provinsi Sumbar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar.

Pelantikan pejabat eselon II ini baru bisa dilakukan gubernur paling cepat pada 12 Agustus 2016, atau enam bulan sejak dilantik pada 12 Februari 2016.

Baca juga: Wako Bukittinggi Lantik 18 Pejabat Pengawas dan Fungsional serta 48 SK Pensiun

Meski demikian, ada kemungkinan pelantikan itu ditunda, menunggu hasil perubahan Sistem Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang saat ini masih dalam proses verifikasi di Kementerian Dalam Negeri.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: