Hutan Simpan Potensi Tambang, Hilman: Turunkan Status bisa jadi Alternatif

VALORAnews - Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi memaparkan jumlah penduduk di daerah ini yang menikmati listrik baru 72 persen. Angka ini jauh di bawah rasio elektrifikasi Sumbar yang mencapai 83 persen. Sejumlah jorong atau nagari yang belum tersentuh listrik itu antara lain terdapat di Kecamatan Kapur IX dan Bukik Barisan serta di kecamatan lainnya

"Karenanya, dalam pertemuan ini kami berharap ini menjadi perhatian Komisi VII DPR RI beserta Deputi dan Dirjen yang hadir dalam kunjungan ini," ujar Irfendi, saat menerima kunjungan Komisi VII DPR RI di Kabupaten Limapuluh Kota, Jumat (1/4/2016).

Di kesempatan itu, Irfendi juga menyampaikan, Kabupaten Limapuluh Kota memiliki potensi tambang emas. Bahkan departemen pertambangan menyebut, di daerah ini masih memiliki cadangan bahan galian logam mulia sekitar 1,25 ton bijih emas dan perak dengan kadar rata-rata 6 gram/ton dan 100 gram/ton perak.

"Dalam pertemuan ini kami sangat berharap bantuan dari Komisi VII DPRD RI dan rombongan," ulang Irfendi.

Baca juga: Ranperda RPJPD 2025-2045 masih di Kemenkuham, DPRD Limapuluh Kota Konsultasi ke DPRD Sumbar

Dalam sesi tanya jawab, pertemuan yang ikut dihadiri Wakil Bupati, Ferizal Ridwan dan Muspida tersebut, lebih banyak membicarakan persoalan tambang emas di Kecamatan Gunuang Omeh. Menyikapi lokasi tambang yang ada di hutan, menurut Dirjen Pemberdayaan Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PASHL) DR Hilman Nugroho, bisa saja dikelola dengan terlebih dulu menempuh sejumlah langkah-langkah.

"Lokasi tambang di hutan produksi bisa mendapatkan izin pinjam pakai, kalau di hutan lindung bisa dilakukan tambang di bawah tanah dan jika di hutan konservasi tidak boleh sama sekali. Namun, menyikapi ini kita perlu menurunkan fungsi hutannya, supaya bisa bertatus pinjam pakai. Jadi bukan berarti buntu," terang Hilman. (kyo)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: