Bencana Hidrometeorologi makin Sering Landa Sumatera Utara, Ini Kata Wakil Ketua DPRD

MEDAN (20/12/2024) -- Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Salman Alfarisi menilai, bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah, akibat abainya pemerintah dan aparat mengontrol kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).

"Buruknya tata kelola kawasan DAS ditambah pemerintah yang tidak mampu hadir menyelesaikan persoalan lingkungan, telah mengakibatkan bencana alam datang silih berganti," ungkap Salman.

Hal itu dikatakannya pada wartawan, menanggapi fenomena berbagai bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah kawasan di Sumatera Utara, Jumat.

Menurut dia, ada tiga isu penting terkait masalah ekosistem DAS yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun pusat.

Baca juga: Pemprov Sumbar Telah 2 Kali Salurkan Bantuan Logistik Permakanan untuk Warga Terdampak Banjir di Pessel

Pertama, jika air banyak, terjadi banjir. Kedua, jika air kurang terjadi kekeringan. Ketiga, terlalu banyak zat pencemar, hingga air sungai tidak dapat dimanfaatkan masyarakat.

"Selama ini, pemerintah dan aparat penegak hukum abai terhadap pelanggaran-pelanggaran tindak pidana terkait penebangan pohon yang menyebabkan terjadinya banjir saat musim penghujan dan kekeringan saat musim kemarau," terang anggota DPRD Sumatera Utara periode 2024-2029 itu.

"Aparat pemerintahan dan penegak hukum, juga terkesan tutup mata terhadap pelanggaran regulasi pembuangan limbah oleh berbagai pihak, sehingga terjadi pencemaran yang masif terhadap aliran sungai yang mengakibatkan air sungai tidak bisa dimanfaatkan masyarakat," tambahnya.

Tidak hanya bencana yang dirasakan masyarakat sebagai efek dari abainya pemerintah dan aparat penegak hukum. Kondisi buruk ini juga telah menambah tingkat kemiskinan di masyarakat.

Baca juga: 5 Kecamatan di Pessel Dilanda Banjir, Mahyeldi: Jaga Komunikasi dengan Pemkab dan Pusat

"Sikap abai dan tutup mata ini, penyebab pendapatan daerah tidak terhimpun sesuai rencana. Ini jelas menyebabkan semakin tinggi tingkat kemiskinan masyarakat, lantaran minimnya pelayanan pemerintahan karena ketiadaan anggaran," ungkap Ketua MPW PKS Sumut ini.

Penulis: Arif Budiman Effendi
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: