Sosialisasi Perda Pemberdayaan, Perlindungan Koperasi dan UMKM, Muhidi: Status Tak Aktif jadi Tantangan

Muhidi mengatakan, dengan keinginan dan usaha masyarakat bisa mengubah nasibnya masing-masing. Asalkan mau belajar.

"Untuk tahun-tahun berikutnya, Pokir untuk program ini akan terus ada bahkan jumlahnya akan meningkat. Jadi marilah masyarakat serius menambah ilmu dan keahlian," katanya.

Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar, Rina Morita memaparkan, jumlah koperasi di Sumbar terus meningkat. Pada tahun 2021 sebanyak 4.048 koperasi, tahun 2022 (4.137 koperasi) dan tahun 2023 (4.220 koperasi).

Baca juga: Nanda Satria Sosialisasikan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pada Kader Penggerak Padang

"Dari jumlah tersebut, hanya setengahnya yang merupakan koperasi aktif," kata Rina yang jadi narasumber Sosper.

Padahal, lanjut Rina, semakin banyak koperasi di Sumbar maka akan semakin banyak masyarakat yang terbantu. Hal ini dikarenakan tujuan utama koperasi salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota.

Oleh karena itulah, tambah Rina, pemerintahan provinsi terus menggencarkan berbagai upaya untuk mengembangkan sektor koperasi di Sumbar melalui berbagai program.

Beberapa di antaranya, pembinaan koperasi, peningkatan kapasitas kemampuan manajemen koperasi hingga penilaian koperasi berprestasi.

"Pemberdayaan koperasi juga sesuai dengan visi misi gubernur yakni meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil menengah serta ekonomi berbasis digital," katanya.

Sebagai produk hukum daerah, Perda No 16 Tahun 2019 juga telah mengatur banyak hal sebagai landasan kerja terkait koperasi dan UMKM. Program dinas tersebut juga mempedomani perda.

Rina memaparkan, misalnya seperti pada pasal 3 tentang tumbuh kembang koperasi dan UMKM yang salah satunya terkait meningkatkan peluang lapangan dan pangsa pasar.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: